DPRD Larang Jokowi Kaji Ulang Anggran MRT.
Jokowi memilih ngurusin proyek Mono Rel.
Total pengguliran Anggran Pembebasan Tanah untuk MRT
mencapai Rp 730.590.766.297,
Jakarta Piked.
Ketua
Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selamat
Nurdin mengatakan, jika pengkajian ulang yang dilakukan mengarah pada sisi
anggaran dan desain proyek, hal itu dinilainya hanya akan membuat rencana
pembangunan MRT tertunda.
Padahal, kalau sampai tertunda, Pemprov DKI Jakarta diharuskan
membayar bunga sebagai konsekuensi pinjaman pembiayaan mega proyek tersebut
kepada JICA. Besarnya pinjaman itu sebesar Rp 15 triliun untuk pembanguan MRT
koridor selatan-utara tahap I, Lebakbulus-Bundaran HI.
Dikatakan politisi asal PKS ini, besaran bunga yang harus ditanggung Pemprov DKI sebesar Rp 0,25 persen per tahun. Jika dihitung-hitang, kata Selamat, jumlah itu mencapai Rp 800 juta per hari. Sedangkan jangka waktu pengembaliannya selama 30 tahun.
"Upaya mengevaluasi proyek MRT ini sebenarnya merupakan suatu masalah. Sebab, Hal itu bagian dari legitimasi seorang kepala daerah terhadap pembangunan Jakarta. Apalagi pemaparan dari PT MRT Jakarta itu untuk menjelaskan tataran transparansi anggaran dan penjelasan sistem kerja. Kecuali untuk pengawasan manajemen, hal itu tidak menjadi persoalan. Kami khawatir kalau jadwal pembangunannya mundur, maka seluruh rangkaian tahapan kelangsungan mega proyek ini akan berantakan," ujar Selamat Nurdin. Kamis (18/10).
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama mengatakan, evaluasi atau kajian ulang mengenai proyek NRT hanya dilakukan untuk masalah harga saja. Sebab, berdasarkan informasi yang diperoleh Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), nilai proyek MRT di Jakarta terbilang mahal. Pihaknya memastikan, siapapun konsorsiumnya tidak akan dipersoalkan.
"Sebenarnya, untuk membuktikan nilai proyek ini mahal atau tidak sangat sederhana. Bila realistis, maka jalan. Toh bukan duit kita kok. Tetapi itu harus dihitung," tegas Ahok, sapaan akrabnya.
Dikatakan politisi asal PKS ini, besaran bunga yang harus ditanggung Pemprov DKI sebesar Rp 0,25 persen per tahun. Jika dihitung-hitang, kata Selamat, jumlah itu mencapai Rp 800 juta per hari. Sedangkan jangka waktu pengembaliannya selama 30 tahun.
"Upaya mengevaluasi proyek MRT ini sebenarnya merupakan suatu masalah. Sebab, Hal itu bagian dari legitimasi seorang kepala daerah terhadap pembangunan Jakarta. Apalagi pemaparan dari PT MRT Jakarta itu untuk menjelaskan tataran transparansi anggaran dan penjelasan sistem kerja. Kecuali untuk pengawasan manajemen, hal itu tidak menjadi persoalan. Kami khawatir kalau jadwal pembangunannya mundur, maka seluruh rangkaian tahapan kelangsungan mega proyek ini akan berantakan," ujar Selamat Nurdin. Kamis (18/10).
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama mengatakan, evaluasi atau kajian ulang mengenai proyek NRT hanya dilakukan untuk masalah harga saja. Sebab, berdasarkan informasi yang diperoleh Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), nilai proyek MRT di Jakarta terbilang mahal. Pihaknya memastikan, siapapun konsorsiumnya tidak akan dipersoalkan.
"Sebenarnya, untuk membuktikan nilai proyek ini mahal atau tidak sangat sederhana. Bila realistis, maka jalan. Toh bukan duit kita kok. Tetapi itu harus dihitung," tegas Ahok, sapaan akrabnya.
Dirinya juga menambahkan, evaluasi ini untuk mengkaji rute yang telah
ditetapkan. Saat ini di koridor selatan-utara (Lebakbulus-Kampungbandan)
mengorbankan Stadion Lebakbulus. Sebaiknya, kata Ahok, pembangunan ini dibalik
arahnya menjadi utara-selatan (Kampungbandan-Lebakbulus) sehingga tidak
mengorbankan Stadion Lebakbulus. Terlebih, lahan di Kampungbandan lebih luas
sehingga Stadion Lebakbulus tidak perlu dibongkar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar