Google+ Followers

Selasa, 21 Maret 2017

Sistem Pengurugan Paktis & Ekonomis"


Sistem Pengurugan Lahan Resaban Air atau yang lebih dikenal Rawa maupun Empang dengan menggunakan tenaga pasukan Oranye" hal ini terjadi di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan. 
Empang yang tadinya tepat penampungan/resaban Air, kini terlihat hampir rata dengan tanah daratan, hal tersebut dlakukan dengan menguruk/menempatkan sampah/limbah bangunan ke lokasi tersebut dimana sampah yang dapat dibakar, lalu dibakar dengan tampa mengindahkan Polusi Asap termasuk alat pernafasan para siswa SMU yang berada dekat dengan lokasi pembuangan/pembakaran sampah yang dilakukan.
Warga disekitar Jalan Binawarga Kelurahan Petukangan Utara dimana lokasi pembuangan sampah tersebut menyatakan, sebenarnya mereka sangat keberatan atas pembuangan sampah yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka: "yah masalah ini sudah sampai ke Kelurahan dan Pihak sekolah tersebut (sambil menunjuk Gedung Sekolah didekatnya) sudah melaporkan kemana mana tapi tidak ada tanggapan" ucap sang Ibu, setelah di pertanyakan Piked, atas tanggapannya perihal keberadaan Pembuangan sampah dan Pedagang/Penggemukan Kambing yang ada berada dilokasi tersebut.     

Makam Tanah Kusir Jadi Tempat Pembuangan Limbah !.

Susah Buang Limbah Proyek Makam Pun Jadi Korban.


     Foto By. MG Sormin. Lsm Pijar Kadilan Jaksel.

Minggu, 19 Maret 2017

Kadis Penataan Kota DKI Jakarta Diminta Ambil Tindakan



Piked Jakarta.
      Dari sekian banyaknya Bangunan bermasalah di Wilayah Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, salah satunya yang hingga kini tidak mendapatkan tindakan dari Aparat yang berwenang adalah Bangunan Kontrakan rencana 18 pintu terletak di Jl.H.Muktar Raya, Gg.Bongkeng Rt 13 Rw 01 Kel.Petukangan Utara, Kec.Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
      Hasil pantauan Tim Investgasi Lsm Pijar Keadlan Jaksel, dari beberapa kali datang ke lokasi Bangunan, tidak dapat menemui pemilik bangunan tersebut, menurut informasi yang didapat bangunan tesebut adalah milik mantan pejabat dari daerah dan perizinannya sudah diserahkan kepada seseorang yang belum jelas pasti statusnya.
     Kasie Penataan Kota Kecamatan Pesanggrahan yang beberapa kali ditemui Piked selalu tidak berada di tempat, menurut keterangan para Asistennya bangunan tersebut telah ditindak hingga penyegelan oleh Petugas, akan tetapi kenyataan di lapangan tidak ada tanda tanda kebenaran penyegelan yang telah dilakukan.
     Berdasarkan kondisi fisik bangunan dilapangan dan informasi yang simpang siur yang berkembang, layak diduga; perizinan bangunan tersebut telah dijadikan bancakan memperkaya diri oleh Oknum, bekerja sama dengan Oknum Aparat pengawasan dan penindakan bangunan yang ada"
     Untuk itu, dimintakan Kepada Kepala Dinas Penataan Kota DKI Jakarta, untuk mengambil tindakan dengan : memanggil dan memeriksa jajarannya, tekait pembiaran dan dugaan KKN dalam meloloskan pelanggaran yang dilakukan pelaku/pemilik bangunan alamat tersebut diatas. (Mg)  

Konsfirasi perampasan Tanah Milik Ahliwaris SD Batutulis XIII Jakpust.

Perihal: Laporan untuk di tindak lanjuti.
Lamp  :

Kepada
      Yth: Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
              Bapak Basuki Cahaya Purnama
Di- Tempat.

Dengan Hormat,
Atas perihal pokok surat dan arahan peraturan perundang undangan tentang Hak dan tanggung jawab Masyarakat dalam mencari, memperoleh, memberikan Informasi, saran, dan pendapat kepada Pejabat Negara.

Dengan ini kami beritahukan/laporkan adanya dugaan penyalahgunaan Jabatan/Pendirian Yayasan dan Sekolah SD Penerima Dana Bos DKI Jakarta yang dilakukan oleh: Ny.Ratna Hardjari, mengaku Ketua Yayasan Perguruan Merpati/SD Merpati, ber’alamat di: Jl. Batutulis XIII No 18 Rt 08/02 Kel. Kebon Kelapa, Kec.Gambir Jakarta Pusat.

Mengingat :
Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001, Peraturan Perintah no. 63 Tahun 2008. UU No. 16/2001 dan UU No. 28/2004: Tentang Yasyasan.

1. Bahwa, telah terjadi perubahan SD.Batutulis Drs.Soewondo (Bukan Yayasan) menjadi SDS.Merpati dan Pendirian Yayasan Perguruan Merpati, yang didugakan sengaja dilakukan guna mendapatkan dana Bantuan operasional sekolah dari Pemerintah yang sebelumnya adalah sekolah swasta (bukan Yayasan) dengan dana dari Pendiri “Drs.Soewondo (Alm)” dari Negeri Belanda.

Bahwa, berdasarkan data pada Departemen Pendidikan: Yayasan Perguruan Merpati adalah telah terdaftar sebagai Penerima dana BOS dan BOP, 030071658074000, NPWP Sekolah dengan data-data “Diduga direkayasa” yang antara lain:
a.   Sertifikat                                : No. 401601080,
b.   IMB                                       : 46/1967
c.   Status Kepemilikan                  : Milik Sendiri,
d.   Luas Tanah                            : 1200 M2 / 89 M2,
e.   Dibangun Tahun                     : 25-06-1967,
f.    Direhab Terakhir Tahun            : 15-09-2003,

2. Bahwa, berdasarkan data tersebut; adalah sangat berlawanan dengan Fakta fisik Tanah dan Bangunan Sekolah sebagaimana pada Pasal 2.a; (sertifikat atas nama siapa ?), 2.b; (semestinya IMB Tahun 1987), 2.c; (Kepemilikan siapa ?), 2.d; (Luas tanah, semestinya 350 m2), 2.e; (dibangun semestinya Tahun 1963 2.f; (Rehab diduga Rekayasa) dan perlu dilakukan Audit atas penggunaan Dana BOS/BOP terkait adanya penerimaan uang bulanan dari / tiap siswa. 

3. Bahwa Ny.Ratna Hardjari selaku mengaku Pendiri Sekolah dan Ketua Yayasan Perguruan Merpati telah melakukan perbuatan tidak terfuji yang antara lain:
-   mengaku sebagai Pendiri Sekolah/ketua Yayasan Perguruan Merpati.
-   mengaku Tanah/Bangunan Sekolah milik Ahliwaris telah di Wakaf’kan
-   mengaku tidak mengenal Ahliwaris pemilik/Pendiri Sekolah.

4. Bahwa, berdasarkan Informasi; dalam pelaksanaan penerimaan baru Yayasan yang dipimpinnya; pihak sekolah Dasar Merpati tetap melakukan Pungutan biaya terhadaf murid baru dan Pungutan Iuran bulanan dari Orang Tua Murid pada disetiap tahun Anggaran,dimana SDS: Merpati adalah penerima Dana Bos dan BOP dari APBD.

5. Bahwa, Yayasan Perguruan Merpati juga mengelola Sekolah TK.Merpati yang dinyatakan Sudin Pendidikan Jakarta Pusat  “tidak terdaftar pada Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat”.

6. Bahwa berdasarkan keterangan dari Kantor Pajak Pratama Wilayah Jakarta Pusat, Kepala Sekolah dan Ketua Yayasan tersebut juga “tidak menjalankan kewajibannya selaku Wajib Pajak sebagaimana yang telah terdaftar”

7. Bahwa; Yayasan Perguruan SD/TK MERPATI yang telah beroperasi sejak Tahun 1977 dengan pemampangan nama ‘YAYASAN” dan sejak meninggalnya Ahliwaris “Rr.Anny Fatimah (2002): Ny.Ratna.Cs mengaku sebagai Ketua Yayasan telah sewenang-wenang/tidak Transfaran dan menolak/melarang siapapun mengaku Ahliwaris atau kuasanya untuk berkomunikasi.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas dan tidak adanya bukti-bukti pengakuan/ pernyataan Ny.Ratna Hardjari dalam hal :
-   Bukti Akta Pendirian Yayasan Perguruan Merpati
-   Bukti Nomor Keterangan Terdaftar Yayasan Perguruan Merpati pada Kementerian”.
-   Bukti Surat Keterangan Wakaf, atas tanah dan Bangunan yang telah di Wakapkan Ahliwaris.

Maka;
Ny.Ratna Hardjari.Cs layak diduga telah merekayasa/membuat keterangan Palsu kepada pejabat Negara dalam Pendirian Yayasan Perguruan Merpati dan Penyimpangan dalam Pengelolaan/pemamfaatan Nama “Yayasan” sebagaimana: Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001, Peraturan Perintah no. 63 Tahun 2008, UU No. 16/2001 dan UU No. 28/2004: Tentang Yasyasan;

Pasal 5 ayat 1: "Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas."

Pasal 70 ayat 1: "Setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun"

Guna Penegakan dan Supremasi hukum yang ada dimintakan kepada Gubernur Prov.DKI Jakarta Bapak Basuki Vahaya Purnama untuk :
-   Melakukan pemeriksaan legalitas Pendirian Yayasan Perguruan Merpati yang dipimpin oleh Ny.Ratna Hardjari ber’alamat diJl.Batutulis XIII No 18 Rt 08/02 Kel. Kebon Kelapa, Kec.Gambir Jakarta Pusat.

-   Melakukan pemeriksaan dan tidakan hukum atas kelayakan/legalitas Sekolah sebagai Penerima Dana BOS dan Kepengurusannya.

Atas perhatian dan penegakan hukum yang dilakukan lebih dahulu kami mengucapkan terimakasih adanya.

                                                                                                                         Hormat Kami
                                                    
( Mangara.G Sormin )                                                                                       ( Fajar Lesmono )  
    Pendamping                                                                                                      Kel/Ahliwaris.
        Hp 081383.999.687                                                                                         Hp.0813.4001.4764


Teman Minta Jualkan Tanah&Bangunan

RUMAH DIJUAL BUTUH UANG
Luas Tanah           :   115 m2
Luas Bangunan     :      90 m2
Surat                    :   SHM
PBB                     :   Lunas
Lokasi                  :  Jl.Wijaya Kusuma Ujung Rt 11/01 Pd. Aren Tangsel
Contec Person  :  0217379276 – 08161488029 –  081310400667 langsung Pemilik.



Sabtu, 18 Maret 2017

Piked Online: "Redina Djuma" Mencari Keadilan Tuk Anaknya

Piked Online: "Redina Djuma" Mencari Keadilan Tuk Anaknya:  “Satatus Perkara Enggelbert Di Pertanyakan” Piked.com. Enggelbert Kiriwenna Mahasiswa asal Ambon didakwa telah melakukan tindak Pida...

Rabu, 01 Juni 2016

Menantu Usir Mertua, tuntut bawa 300 Ekor Sapi Bule :

Menantu Usir Mertua, tuntut bawa 300 Ekor Sapi Bule :

Piked Online Jakarta.
Maksud Nenek ingin memperbaiki keretakan hubungan rumah Tangga Anaknya yang telah memiliki 2 Orang Cucu, malah diusir dengan kasar oleh sang menantu bagaikan Orang kesurupan 31/5.

Ny.P.Sormin Br.Marpaung 83 Thn, yang jauh jauh datang dari Sumatera Utara ke Jakarta guna menghadiri perkawinan Cucu dari salah satu Anak lainnya, dalam kesempatan kunjungannya tersebut, Sang Nenek berniat sekalian menyelesaikan permasalahan Rumah Tangga Anaknya yang tinggal di salah satu Perumahan di Wilayah Cengkareng Tangerang.

Rombongan Nenek Ny.Br.Marpaung bersama beberapa Anaknya (Boru) yang berkunjung kerumah Anaknya tersebut, awalnya diterima dengan baik namun setelah beberapa lama, saat pembicaraan pembahasan masalah Rumah tangga pemilik rumah tiba tiba menantu Sang Nenek seperti orang kesurupan dan rombongan tamu diusir paksa oleh sang menantu (Boru Toraja) seraya mengeluarkan kata-kata penghinaan hingga terkesan melecehkan Suku dan Adat masing masing: “Kalian tidak punya Adat”, kalau mau datang kemari harus temui IKAT dulu (Ikatan Suku Toraja.Red ), kalau mau datang minta maaf kemari harus bawa 300 Ekor kerbau Bule, itu adat kami” ucapnya yang berhasil didengar penulis langsung dilokasi kejadian pada saat terjadinya pengusiran tersebut, hingga sang Nenek dengan rombongannya bergegas pulang dengan rasa ketakutan dan merasa terhina, kejadian tersebut juga disaksikan oleh beberapa Warga sekitar (tetangga pelaku) yang kebetulan berada di rumah tersebut.

Penulis yang terlibat langsung dalan kejadian tersebut: sangat menyayangkan tejadinya pengusiran paksa yang dilakukan sang menantu m(Br.Toraja) yang berdalilkan perbedaan Adat, sedangkan niat baik Sang Nenek  untuk memperbaiki hubungan Rumah tangganya dan memperhatian kehidupan Cucunya adalah sangat layak dan patut untuk dihargai dan atau ditolak dengan hormat bila memang perlu, bukan dengan pengusiran Paksa dengan tidak manusiawi apalagi hal tersebut dilakukan terhadaf Orang Tua (Mertua/Boru) yang tidak tau menahu permasalahan yang sebenarnya dalam rumah Tangga mereka.

Dimana menurut adat yang dimiliki Sang Nenek (Batak), tidak lah salah apabila Sang Boru mencoba melakukan “pendekatan” atau merintis jalan guna penyelesian/perdamaian masalah, tetapi dengan tuntukan ”tidak beradat/300 Ekor Sapi Bule” untuk datang minta maaaf apakah dapat terpenuhi di era kini terlebih hal tersebut guna memenuhi tuntutan perilaku seorang “Pelacur” ?.


Karena hal serupa sudah beberapa kali terjadi, maka dihimbau kepada seluruh Keluarga Sang Nenek; agar untuk tidak melakukan/campur tangan atau usaha apapun kepada keluarga tersebut dengan tampa persetujuan sang suaminya. (MG)

Jumat, 25 Maret 2016

"Diskriminasi Penegakan Perda Tata Ruang Oleh Pemkot Jaksel"


Siapa Yg Tanggung Jawab: Niat baik Urus Izin, dinyatakan Palsu: Bangunan di Beco Walikota stelah 95 % selesai: Apakah Sie Pengawasan Piara Pelaku Mafia IMB..?




Minggu, 20 Maret 2016

Piked Online: "TATA CARA SEPERTI PERAMPOKAN" Dinyatakan "KALIAN ...

Piked Online: "TATA CARA SEPERTI PERAMPOKAN" Dinyatakan "KALIAN ...: A   Adapun keberatan atas perbuatan yang dilakukan antara lain: 1. Melarang melakukan Pemotretan”                                  2. ...

"TATA CARA SEPERTI PERAMPOKAN" Dinyatakan "KALIAN DITUDUH PERAMPOK"

A  Adapun keberatan atas perbuatan yang dilakukan antara lain:
1. Melarang melakukan Pemotretan”                                 
2. Menuding Saya menyatakan:“Satpol PP dan PPSU Perampok”   
3. Menuduh Saya  mengancam dengan mengaku-ngaku Orang Pasar Minggu Asli”  
4. Di abadikan seperti Penjahat”: Difoto dan diperintahkan Pegang KTA.
5. Dipaksa minta maaf: Saya lakukan demi Keselamatan.

Kronologis singkat kejadian:
Bahwa Kamis 17/3 2016 sekitar Pkl; 20.00, sepulangnya Saya dari Bogor (stasion Kereta Api Pasar Minggu), Saya melihat adanya serombongan satu Unit Truk Petugas............diiringi beberapa kendaraan motor didepan dan belakang, bergerak berlahan dari dalam Terminal........ Setelah mencapai Jl.Raya, motor yang berada didepan Truk melaju kencang mengarah ke arah Pedagang Kaki Lima dan menahan beberapa Pedagang Sayuran, pedagang Gerobak dorong yang berada Jalan Raya, disusul dengan kedatangan Kenderaan Milik ........., barang barang pedagang yang dirazia dinaikkan ke Truk tersebut, tiba-tiba Saya melihat keberadaan Mibil Pick Up bertuliskan PPSU Kel........, Saya mempertanyakan keberatdaan Truk PPSU tersebut kepada Bapak Wakil Camat .......yang juga telah lebih dahulu berada dilokasi: Bapak Wakil menyatakan kalau Truck Pic Up tersebut untuk digunakan mengangkut sampah” namun  beberapa saat kemudian Saya melihat Truk PPSU tersebut ternyata digunakan mengangkut beberapa Gerobak pedagang makanan buah.

Saya mengikuti rombongan hingga ke halaman kantot Kecamatan dan bertemu dengan Kasatpol PP, lalu Saya mempertanyakan perihal pernyataan Bapak Wakil Camat namun beliau menyatakan: “iya itu kan sampah” ucapnya sambil menunjuk ke Gerobak Pedagang yang telah diletakkan didekat Kontener sampah dan melarang Saya untuk mengabadikan Gerobak yang dinyatakan sampah tersebut: “bagaimana kalau Pedagang..........tau dan datang kemari semua, dagangan Mereka dinyatakan sampah, sejak Awal pelaksanaan Operasi tersebut Saya sudah melihat pergerakan Petugas yang saya nilai tata caranya seperti perampokan” ceplos ku, sehingga ucapan tersebut telah dimamfaatkan oleh Ka........dengan menyampaikan kepada Anggotanya: “Kalian dituduh perampok !” akibat dari seruan tersebut terjadilah kericuhan dan emosi para Anggotanya; Saya diamankan dan digiring ke depan Kantor Kecamatan dan sempat terjadi dorongan fisik diiringi caci maki miring yang saya anggap Arogan dan tidak Manusiawi” yang mengakibatkan Saya sangat merasa terhina/tertekan dan trauma yang amat sangat, untunglah Bapak Wakil Camat datang mengamankan situasi dan membebaskan Saya dari kepungan massa Anggota satpol PP dan berhasil lolos pulang.                                                                                              (Rec)
                                                                                                                        
Maksud ingin mendapatkan data guna memberi Informasi/masukan kepada penyelenggara Negara agar pelaksanaan penertiban tersebut lebih manusiawi : mengingat: Pedagang yang terjaring adalah pedagang-pedagang Gerobak dorongan yang dapat bergerak dan berpindah pindah tempat dengan cepat” kemungkinan mereka tidak akan berdagang dilokasi tersebut apabila ditiadakan kesemfatan/diperingatkan, sedangkan diarea lokasi yang sama terlihat menumpuk kenderaan Ojek Parkir dan Mikrolet termasuk Metro mini yang mengetem berjejer tampa tindakan oleh yang berwenang apakah hal ini tidak layak Saya kritisi..?

Atas hal-hal tersebut Pembaca diminta berhati hati dalam menyampaikan pendapat yang dapat diputar balikkan permasalahan dengan menganggap tidak adanya saksi saksi dari Korbannya, namun dalam hal ini: untunglah kejadian tersebut ada dalam rekaman milik Saya, sehingga Saya bermaksud untuk melakukan Pengaduan sebagai mana Pasal Kebencian yang di Kumandangkan Kapolri dalam Surat Edarannya.(Mg)

.

Selasa, 23 Februari 2016

“Gara-Gara Uang Nomor Pendaftaran Rp 2000 Harga Diri Peguna Kartu BPJS Melayang”

Piked Jakarta.
Sebut saja Aktivis, Warga Kelurahan Petukangan Utara, Jakarta Selatan pemilik Kartu BPJS yang bermaksud berobat ke Puskesmas Kelurahan Petukangan Uatara Jakarta Selatan, dirinya mengaku mendapatkan pelayanan Diskriminatif dari Petugas pelayanan Puskesmas tersebut, yang ternyata hanya karena uang sebesar Rp 2000,- yang sebelumnya tidak ketahuinya.
Aktivis yang mengaku telah mengantri sejak pukul 6.00 namun hingga Pkl 10.30 tidak kunjung dipanggil oleh Petugas untuk mendapatkan nomor pendaftaran Pasein Puskesmas tersebut. mulai curiga ada sesuatu yang tak beres lalu dirinya mempertanyakan kepada Petugas Puskesmas tersebut: “maaf pak, kenapa Saya kok tidak dipanggil panggil, apakah nama Saya sudah dipanggil..? Jawab Sang petugas malah melotot: “Saya tidak ingat, kan banyak Orang yang Saya layani” ucapnya dan memerintahkan Saya masuk menghadap petugas lainnya: “kalau mau nanya kedalam saja kesana..! ucapnya sambil meunjuk ke Petugas lainnya. Anehnya, Petuagas yang ditunjuk ternyata sangat menakutkan seolah sengaja dipasang/Akting untuk menakut nakuti Pasien yang macam macam”
    Saat dirinya masuk kedalam didampingi oleh petugas Puskesmas lainnya, Aktivis melihat tumpukan uang receh yang menumpuk dilaci petugas pelayanan tersebut, melihat uang yang berserakan tersebut; barulah Aktivis mengaku sadar kalau dirinya menggunakan Kartu BPJS Resmi “pantas kartu Saya dan Istri masih berada dibawah tumpukan paling bawah, rupanya yang didahulukan adalah Pasien yang menggunakan KTP dan Kartu berobat lainnya dengan pembayaran sebesar Rp 2000 per Orang, ucapnya.


“Menyesal Saya menggukanan Kartu BPJS kalau hanya karena uang Rp 2000 harga diri tidak ada” ungkap Aktivis kepada Piked. 23/2/16
    Kesal atas perbuatan Petugas pelayanan tersebut, lalu Aktivis mengaku melaporkannya ke Kepala Puskesmas yang ternyata seoarang Dokter Gigi pada Puskesmas tersebut, dengan sigap Sang Dokter menghampiri petugas pelayanan dan kembali dengan membawa Kartu pendaftaran Pasien dengan Nomor antrian 2 lalu  memberikannya kepada Aktivis: “jangan bapak bilang tidak dilayani ya.., ucap Dokter. Namun karena sudah terlanjur merasa kesal, Aktivis menolak tawaran yang ditawarkan Sang Dokter agar Sang Aktivis segera bersedia di jamah. Apa boleh buat harga diri sudah terlanjur direndahkan dan emosi sudah memuncak Sang Aktivis mengaku tetap menolak untuk diperiksa Sang Dokter dan memilih Pulang dengan menerima kembali dua buah Kartu BPJS miliknya dari Sang Dokter dengan Konsekwensi Giginya kumat.
     Alhamdulillah ternyata saat ditemui Piked Gigi Sang Aktivis dinayatakannya membaik, karena marah -marah dan merasa puas atas temuan jawaban; kenapa pengguna Kartu BPJS selalu di terbelakangkan..? dan jawabannya; "ternyata sejak pendaftaran pengambilan nomor pendaftaran Pasien hingga penanganan oleh Dokter” Pasien Non BPJS selalu dikenakan biaya pendaftaran dan Biaya penangan/Perobatan oleh Oknum pihak Rumah Sakit, meskipun menggunakan fasilitas/obat Pemerintah, hal tersebut sempat dibenarkan oleh Kepala Puskesmas, namun setelah dipertanyakan apakah Uang tersebut distorkan ke KAS Daerah..? Sang Dokter terdiam, Permasalahannya adalah bukan Besaran Uangnya namun Harga diri Pengguna BPJS yang diperlakukan Diskriminatif dan mengesalkan,  Kapan Pengawasan BPJS yang baru dilantik Jokowi Berfungsi ..?  (MG)