Hapus Subsidi BBM Negara Untung Rp
400 Trilyun Per Tiap Tahun.
Oleh MG
Soermin.
Kelangkaan
Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kian terasa di Daerah termasuk DKI Jakarta mulai
menjadi perhatian dan tanda tanya public dengan berbagai Opini yang mendapat
jawaban dari yang berwenang atas adanya Pembatasan Kuota subsidi, hal tersebut
selalu terjadi di saat saat memanasnya perpolitikan di Negeri ini, ternyata
dibalik opini tersebut banyak peristiwa yang tidak muncul ke permukaan atau
kurang dianggap menarik untuk diketahui Publik, nyata nyata sangat menarik bila
dianggap terpuruknya Negara ini akibat Subsidi yang tidak tepat sasaran dari
masa kemasa yang bertambah membengkak dan antah brata; Subsidi BBM Tahun 2009:
Rp 138 triliun, Tahun 2010, Rp 192,7 triliun, Tahun 2011, Rp 295,4
triliun, Tahun 2012, Rp 346,4 triliun,Tahun 2013, Rp 348,1 triliun dan pada
Tahun 2014 mencapai kisaran Rp 400 triliun
Konversi
minyak tanah ke Gas elpiji diperkirakan menjapai Rp 100 triliun/Tahun
Karena
sejak program konversi dilaksanakan sejak 2007, setiap tahun negara bisa
menghemat Rp 32 triliun/Tahun, ditambah beberapa daerah kawasan Indonesia
bagian timur yang minyak tanah subsidi masih disuplai seperti Papua, Maluku,
NTT, sebagian NTB, dan Sulawesi Tenggara. yang pada Tahun 2014, ini Pertamina
masih melanjutkan program konversi yang masih tertunda seperti di Aceh,
Sumatera Barat, Bangka Belitung, sebagian Kalimantan, dan Sulawesi Tengah
dengan tambahan paket perdana sebesar 1,7 juta paket sedangkan dari dana APBN
akan ditambah sebesar 800 ribu paket.
Sampai
dengan akhir Maret 2014, target yang sudah tercapai itu sudah 55,3 juta paket.
Maka rencananya baru akan tiuntas pada tahun 2016, kecuali untuk daerah timur,
Pemerintah masih memasok minyak tanah sampai infrastruktur di sana siap dengan
konversi. (www)
Resiko
kenaikan:
Kenaikan
harga BBM membuat risiko kredit meningkat, bank akan lebih berhati-hati melepas
kredit. Secara jangka pendek pasti akan meningkatkan inflasi dan dampaknya pada
meningkatnya biaya perbankan. Kalau suku bunga simpanan naik, maka otomatis
suku bunga kredit harus naik juga agar stabil, ujar para pakar perbankan. Namun
“apa jadinya Negara ini kalau subsidi pemerintah menjadi bancakan para
penyeludup BBM..?.dengan bertambah maraknya penyeludupan keluar negeri
sementara Pemerintah tutup mata dan Subsidi BBM malah terus meningkat..?
Beberapa
kejadian penyeludupan yang berhasil diungkap Pemerintah:
Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Tanjung Balai Karimun, pada 9 Juni 2014 lalu
menangkap usaha penyelundupan minyak ke luar negeri oleh kapal MT Jelita
Bangsa. Kapal tersebut membawa 60.000 metrik ton minyak. Nilai dari minyak
tersebut diperkirakan mencapai Rp 450 miliar,
Kapal
tersebut disewa PT Pertamina untuk mengangkut 60 ribu barel minyak dari sumur
Chevron di Dumai, Riau. Seharusnya minyak tersebut dikirim ke Kilang Balongan,
Indramayu, Jawa Barat, namun justru bergerak ke perbatasan Malaysia untuk
dipindahkan isinya dan sebelumnya Penangkapan dilakukan DJBC pernah dilakukan
namun tidak ter’espos media.
Belum
lagi kejadian kejadian Penyelundupan
BBM ke luar negeri, antara lain, sering terjadi di Selat Malaka dan Kepulauan
Riau. Modusnya adalah transfer BBM dari kapal pembawa ke kapal
penampung. Subsidi selama lima tahun terakhir berkisar 20 persen-30 persen
dari total belanja negara. Mayoritas subsidi untuk subsidi energi. Sisanya
subsidi non-energi.
Empat
bulan pertama tahun ini, penjualan BBM bersubsidi mencapai 12,34 juta kiloliter
(kl). Jadi, minimal BBM yang diselundupkan 1,23 juta kl. Taruh kata subsidi
seliter BBM Rp 2.000. Walhasil, total subsidi yang dinikmati pengguna BBM
selundupan itu mencapai Rp 3,5 triliun. “Penyelundupan ini naik dari tahun lalu,”
ujar Adi Subagyo, Anggota Komite BPH Migas,
Karen
Agustiawan, Direktur Utama Pertamina menyatakan, pertumbuhan kendaraan bermotor
yang mencapai 14,73% turut memicu kenaikan konsumsi BBM subsidi. Yang jelas,
akibat penyelewengan tersebut konsumsi BBM bersubsidi tahun demi tahun terus
melejit menjadi 41,4 juta kl, atau 7,5% lebih tinggi dari kuota di Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun ini, APBN 2011 menetapkan jatah BBM
bersubsidi 38,5 juta kl.
Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan telah berhasil membongkar kejahatan
penyelundupan BBM berskala besar. Yang setiap tahunnya kegiatan itu merugikan
negara Rp 8,8 trilyun. Hal itu disampaikan Presiden yang didampingi Kapolri
Sutanto dan Menko Polhukam Widodo AS usai Sidang Kabinet di Kantor
Kepresidenan, Jakarta, baru baru ini. 'Sampai saat ini ada 17 kapal yang
ditahan dan disita 6.000 ton BBM. Sementara yang ditangkap 58 orang, 18 orang
di antaranya pejabat atau oknum pegawai Pertamina, dan lima WNA,'' kata
Presiden.
Menurutnya,
dari penangkapan tersebut pemerintah berhasil menyelamatkan Rp 52 milyar dari
kejahatan yang akan mereka lakukan dan tiap tahunnya telah merugikan negara Rp
8,8 trilyun. ''Saya tidak habis pikir, pipa bawah laut yang garis tengahnya 1,5
meter dan panjang tujuh mil begitu mudah mengalirkan BBM untuk diselundupkan
yang merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar,''
Kejahatan
itu,tidak hanya terjadi di perairan Kalimantan Timur, tetapi juga terjadi di
Riau, Batam, perairan Arafura, dan beberapa tempat di Jawa Timur serta Cilacap.
''Saya memerintahkan Kapolri dengan supervisi Kantor Menko Polhukam agar
operasi pemberantasan kejahatan ini diteruskan di semua daerah,'' kata
Presiden.
Lebih
jauh Presiden SBY mengatakan, sehubungan dengan terbongkarnya kejahatan
tersebut, Presiden akan memanggil jajaran direksi Pertamina untuk menghadap
sekaligus mempertanggung jawabkan apa yang telah terjadi selama ini di
Pertamina. ''Setiap tetes BBM tidak boleh dibiarkan menguap dan jatuh pada
tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Kalau ada jajaran direktur
Pertamina yang terlibat akan ditindak tegas. Saya sudah mendapatkan nama-nama
mereka, tetapi biarkan investigasi berjalan dulu,'' katanya (034)
Baru baru
ini TNI Gagalkan Penyelundupan BBM Ke Timor Leste 25 /4/2014 Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari
unsur Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-Timor Leste, berhasil menggagalkan
upaya penyelundupan 3,2 ton bahan bakar minyak (BBM) ke Timor Leste.
"Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari operasi pemberantasan
penyelundupan BBM ke Timor Leste sejak sejak 3 April 2014," kata Komandan
Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-Timor Leste Letkol Inf
Fransiskus Ari Susetio ketika dihubungi dari Kupang, Letkol Inf Fransiskus yang
juga Danyonif 742/Satya Wira Yudha (SWY) itu mengatakan penggagalan upaya
penyelundupan BBM tersebut dilakukan pada sejumlah titik lokasi di perbatasan
kedua negara.
Upaya
penyelundupan BBM ke Timor Leste masih tergolong tinggi, karena mahalnya harga
BBM di negara bekas provinsi ke-27 Indonesia itu, mengingat harga satu liter
premium bias dijual dijual dengan harga 1,2 dolar AS atau setara dengan
Rp12.000/liter, sedang harga premium bersubsidi di Indonesia hanya Rp 6.500/liter.ungkap
sumber.
Sementara,
pada awal tahun 2013 Kepala
Bidang Humas Polda Sumsel, Ajun Komisaris Polisi Djarot Padakova,
mengungkapkan; Mereka berhasil
menangkap pelaku di lokasi penyulingan minyak tradisionil, bernama Neni (38), saat warga setempat
itu sedang melakukan penyulingan. 56
ton BBM yang disita Timsus Polda Sumsel masing-masing solar 28 ton
dan minyak tanah 28 ton. "Ada 4 saksi diperiksa,
2 sopir truk dan 2 kernek," menyita dua truk pengangkut BBM. Tersangka penyelundup, ungkap Djarot,
akan dikenakan Pasal 55 Undang-undang RI nomor 22 tahun 2002 mengenai Minyak
dan gas. "Ancaman hukumannya 4 tahun penjara." katanya (ren)
Badan
Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas); sepanjang Januari
hingga April 2012 Tahun lalu, telah menemukan banyak kasus penyeludupan bahan
bakar minyak (BBM). Akibatnya Negara diperkirakan menanggung kerugian
sebesar Rp 5,49 miliar. Yang paling banyak di seludupkan
adalah Solar Nilai mencapai
Rp 3,4 miliar atas sekitar 360.336 liter, diikuti
penyeludupan premium sebesar Rp 890,6 juta (95.568 liter) sisanya adalah penyelundupan bbm
subsidi jenis minyak tanah sebesar Rp 1,17 miliar (130.103 liter).
Kegiatan
penyelundupan bbm subsidi paling banyak terjadi di wilayah Kalimantan, Sumatera
dan Bali, ujar Kepala BPH Migas, Andi Noorsaman Someng, pada saat itu, yang salah satu
penyebab maraknya penyelundupan BBM karena disparitas harga antara BBM subsidi
dengan BBM non subsidi yang semakin tinggi, berakibat ada saja oknum
yang ingin mengeruk keuntungan pribadi dengan
menyeludupkan BBM dengan cara; mengoplos dan menimbun guna dijual kembali dengan harga tinggi, apalagi
ketika harga minyak dunia naik menjadikan banyak yang berlomba-lomba untuk
menyelewengkan bbm subsidi tersebut.
Selain
kerugian Negara yang notabene Subsidi buat Rakyat, hal tersebut juga akan mengakibatkan kelangkaan bbm di
suatau daerah dan berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dan ekonomi:
Berikut Perbandingan harga BBM Dari Sejumlah Negara
~Malaysia Rp. 6.000 ~Indonesia Rp. 6.000 ~Cina Rp. 9.200 ~Vietnam Rp 10.000~Thailand Rp 11.000 ~Filipina Rp 12.000 ~India Rp 12.000 ~Australia Rp 14.200 ~Singgapura Rp 16.000 ~Korea Selatan(Seoul) Rp.16.000 ~Jepang Rp 17.000
~Malaysia Rp. 6.000 ~Indonesia Rp. 6.000 ~Cina Rp. 9.200 ~Vietnam Rp 10.000~Thailand Rp 11.000 ~Filipina Rp 12.000 ~India Rp 12.000 ~Australia Rp 14.200 ~Singgapura Rp 16.000 ~Korea Selatan(Seoul) Rp.16.000 ~Jepang Rp 17.000
Di
Norwegia,bensin tanpa timbal dengan harga Rp 24.000 yang membuat negara ini
menjadi bensin termahal di dunia,mahal nya bensin di negara ini karena adanya
pajak penggunaan jalan dan pajak CO2 yang di berlakukan pemerintah norwegia.
Harga BBM
Premium semestinya di Indonesia Rp 9.325.mengingat ongkos produksi dari bahan
mentahnya mencapai Rp 5.947 per liter jika harga minyak mentah Indonesia (ICP)
105 dollar AS per barrel.
UUD
1945 Pasal 23 menyebutkan APBN harus dilaksanakan secara bertanggung jawab
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika subsidi BBM di Negeri terinta
ini mencapai Rp 400 Trilyun/Tahun dan akan naik di setiap tahunnya, yang
ternyata hanya untuk dinikmati pengguna kendaraan dan Mafia minyak, kapankah
Negara ini akan berubah…?
Apakah
tidak lebih baik jika subtidi tersebut dialihkan ke Insfrastruktur Pertanian
maupun kelautan atau Istana jaminan hari Tua para koruptor atau menggaji
Pengangguran…? Silahkan pembaca merenungkannya. Syalam merdeka.
oleh:.
MG.Sormin, Kord Bid Politik DPP Lsm Pijar Keadilan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar