Google+ Followers

Selasa, 18 Agustus 2015

Pohon Rawan Tumbang Tampa Penangung Jawab Antisifasi.

PPSU, LURAH tidak memiliki kewewenangan penebangan pohon Rawan tumbang.


Jakarta PIKED OL,
Satu buah pohon kropos retak dan rawan tumbang terletak di pinggir jalan H.Muktar Raya Rw.II Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan yang dilaporkan Warga  ke Kantor Kelurahan Petukangan Utara untuk dilakukan tindakan pengamanan segera  “tidak mendapatkan tanggapan dari Kepala Unit PPSU dan Lurah setempat dengan alasan tidak memiliki kewewenanagan Penebangan Pohon meski Darurat ”. 18/8.
Warga yang kawatir Pohon tersebut yang akan tumbang mendatangi kantor kelurahan Petukangan Utara bertemu dengan Pimpinan PPSU namun Kepala PPSU tersebut meminta Warga melaporkannya lebih dahulu ke Bapak Lurah, saat Lurah ditemui Warga Bapak Lurah Petukangan Utara menyatkan telah mengetahui hal tersebut atas laporan Ketua RW 11 setempat dan dirinya mengaku tidak memiliki wewenang untuk penebangan pohon tersebut dan meminta Pimpinan PPSU untuk menghubungi pihak Pertamanan .
Saat telepon tersambung ke pihak Pertamanan; terdengar jawaban pihak Pertamanan agar Warga atau Lurah selaku pemohon melakukan Prosedur tata cara penebangan pohon dan meminta Lurah membuat laporan terlebih dahulu ke Sudin Pertamanan Jakarta Selatan dengan temusan ke Dinas pertamanan Provinsi DKI Jakarta dan melampirkan foto fisik pohon yang dimohonkan untuk ditebang, terakhir diketahui ternyata jaaban pihak Pertamanan  tersebut  berasal dari Staf Kasie Pertamanan Kecamatan Pesanggrahan yang diketahui bernama “Tarsun” yang tidak mengetahui situasi Darurat dan kepentingan Umum.

Warga Pemohon/Pelapor yang juga seorang Aktivis Lingkungan Hidup terheran-heran, kalau Lurah tidak memiliki Kewewenangan Penangggulangan berbahaya dalam hal ini; kondisi fisik pohon yang sudah sangat rawan tumbang dan perlu dilakukan segera pencegahan penangan segera agar tidak terjadi korban akibat Pohon yang secara fisik sudak keropos dan retak terbelah dua. Apa gunanya Gubernur DKI Jakarta menganggarkan APBD DKI pada Kelurahan terhadap Anggaran Kode Rekening Nomor  1.20 201 27 014 terhadap Penanggulangan Bencana Kelurahan Petukangan Utara mencapai Milyaran rupiah…? (MG)

Kamis, 30 Juli 2015

Demo Sopir dan Pengemudi Mikrolet 08 Tanah Abang_Kota di Depan Gedung Walikota Jakarta Pusat.

Jakarta Piked Online
    Puluhan Mikrolet dan Pemilik/Sopir berkumpul di depan Kantor Walikota Jakarta Barat menuntut Razia yang dilakukan Petugas DLLAJR atas perintah Walikota. 30/7



Pendemo menuntut Penangkapan/Razia yang dilakukan Petugas DLLAJR dengan alasan Pelanggaran Izin Trayek atas Perintah Walikota Jakarta Pusat.
     Namun setelah di konsfirmasi ke pihak Walikota Jakarta Pusat didapati informasi bahwa; Walikota tidak mempermasalahkan Izin trayek yang melintasi Gedung Walikota yang mereka miliki, Walikota hanya meminta agar Dishub menertipkan Anggkutan di Wilayahnya sebagaimana Instruksi Gubernur Provinsi DKI guna mengantisifasi kemacetan yang terjadi di Ibu Kota. ungkap nara sumber yang dapat dipercaya di Gedung Walikota mengingat Walikota yang tidak dapat ditemui pada saat itu.
PIKEDONLINE yang mendapatkan Informasi tersebut lalu menyampaikan ke Para pendemo yang masih berkumpul di depan Gedung Kantor Walikota, perihal; tidak adanya Rencana Walikota dalam penghapusan Izin Trayek yang mereka miliki, para pendemo sadar tuntutan mereka telah salah alamat dan meneriakkan yel yel ; “setuju kita demo ke Dinas Perhubungan” ungkap mereka guna menjelaskan apa dasar Dishub merazia masalah Izin Trayek dan STNK dan SIM hingga penahanan beberapa kenderaan yang dilakukan.

      Menurut salah seorang Aktivis yang melakuan pemantauan atas Demo tersebut, telah terjadi salah faham atau adanya provokasi terhadap para Pendemo tentang Issyu “Pembatasan Izin Trayek melintasi Jl.Tanah Abang/depan Kantor Walikota Jakarta Pusat tersebut, mengingat Pernyataan Pendemo yang telah 30 Tahun melintas jalan tersebut sesuai dengan izin resmi yang mereka miliki dan mengaku beberapa Mikrolet telah di kandangi oleh Petugas DLLAJR termasuk adnya penyalahgunaan penilangan yang dilakukan Petugas terhadap Surat Izin Mengemudi (SIM) dan STNK para Sopir. Hingga meraka menyadarai tuntutan harus diarahkan kepada Klarifikasi kewewenangan Oknum petugas dalam melaksanakan Tugas dan kewewenangannya. (MG**)   

Kamis, 02 Juli 2015

Pembongkaran Bangunan Satgas PMB DPK DKI Kakatua Bintaro Jaksel

Pembongkaran Bangunan Jl.Kakatua “Bongkar Cantik”
Tempat Parkir Tetangga Rusak Parah
                                  



Senin, 29 Juni 2015

TANAH DIJUAL, DKI, Strategis L, 6300 m2

Tanah Dijual
Siap kosong/tidak sengketa.
Luas : 6300 m2 harga Rp 15 Jt/m2:
SHM/PBB.
Langsung Pemilik.
Lokasi Strategis, pinggir jalan Raya, Prapatan Jl.Pramuka, Jakarta Timur

Hub: 081383999687

Sabtu, 06 Juni 2015

Dibalik Kisru Penyelengaraan PRJ Senayan:



Wagub DKI, 'Saiful Hidajat' tidak mengakui adanya Izin penyelenggaraan dari Gubernur
Sewa lapangan Parkir Timur Senayan mencapai Rp 500 Juta
Panitia gunakan pihak ketiga pungut biaya sewa mencapai Rp 10 Juta per’pedagang UKM.

Jakarta Piked Online.
Sejak dibukanya PRJ Senayan tanggal 30 Mei dan berakhir 5 Juni 2015 telah menuai berbagai masalah, sebanyak 238 peserta dari UKM meminta uang sewa tempat dikembalikan karena sepinya pengunjung dan tidak Profesionalnya panitia penyelenggara acara tersebut :

Tampak kerumunan para pedagang mengelilingi panitia acara PRJ Senayan Grace PR Mangundap dan kuasa hukumnya, Ardy Mbalembout sejak pukul 16.00 di tenda skretariat penyelanggara Pesta Rakyat Jakarta (PRJ) Senayan atas nama PT Pradana Gransindo Convex, yang berlokasi dilapangan Parkir Timur Senayan Jakarta, tampak para pedagang berkerumun menuntut kepastian atas kesefakatan yang telah dibuat antara Pedagang dan Panitia Penyelenggara terhadap pengembalian uang sewa lapak  yang mereka bayarkan yang besarnya dari Rp 2 Juta hingga Rp 10 Jt per’peserta UKM. 
"Kita gak ada niat memenjarakan Panitia penyelenggara, kita cuma mau duit kita balik," kata Azrina Darwis, perwakilan pedagang dilokasi kejadian. Jumat (5/6).

Perdebatan antara Pedagang dan Panitia penyelenggara tersebut berjalan dengan cukup alot akibat kuasa hukum pihak penyelenggara mencoba membatalkan kesefakatan yang telah dibuat sebelumnya  dengan dalil sama-sama rugi dan mengarah kepada proses hukum dipengadilan, namun para pedagang mengancam akan melaporkan Penyelenggara ke Kepolisian.

Dimana hari sebelumnnya Ketua Panitia Grace Mangundap juga telah mengatakan; kalau mereka telah mengeluarkan biaya cukup besar,  untuk sewa tempat saja telah mencapai Rp 500 juta Senin (1/6/2015).
Permasalahan Perizinan Oleh Gubernur DKI :
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidajat mengatakan permasalahan Perizinan tersebut Sudah selesai: ‘itu salah komunikasi saja. Nggak ada masalah," kata Djarot di balai kota,

Dirinya juga mengaku tidak pernah menerbitkan atau memberikan surat perizinan kepada pihak panitia yang mengadakan Pesta Rakyat Jakarta (PRJ) di Senayan, melainkan hanya berupa surat dukungan. Rabu (3/6).

Surat dukungan tersebut diberikan Djarot karena pihak panitia beralasan kegiatan PRJ Senayan 2015 dimaksudkan untuk mengembangkan para pelaku UKM (Usaha Kecil Menengah)."Kami memberi dukungan penuh, bukan surat izin, tapi surat dukungan," jelasnya.

Surat dukungan yang dibuat melalui proses verbal dalam rapat dan pertemuan bersama dengan Asisten Bidang Perekonomian, Asisten Bidang Pemerintahan dan juga oleh panitia HUT DKI.

Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI): menilai Pesta Rakyat Jakarta (PRJ) Senayan 2015 adalah kecelakaan sejarah, "Gubernur yang seharusnya peduli dengan PKL dan UKM bukan malah meneror PRJ Senayan dengan kejam dan menuding tak berizin atau ilegal," tegas Ketua Umum APKLI Ali Mahsun dalam rilis yang diterima Sindonews, Sabtu (6/6/2015).
"Seharusnya Jokowi bisa segera menegur Ahok karena tanpa disadari Jokowi adalah inisiator Pesta Rakyat Jakarta pada masa itu yang digelar di Monas saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta," tegas Ali.

Tim Investigasi Lsm Pijar Keadilan MG.Sormin mengatakan: Tahun ini PRJ serentak berlangsung bersamaan di dua tempat yakni;  pada arena JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, PRJ Parkir Timur Senayan yang baru tahun ini diselenggarakan, sehingga secara umum Masyakat DKI tidak mengetahui adanya PRJ selain PRJ Kemayoran yang secara rutin di selenggarakan setiap tahunnya.  

Sehingga PRJ Parkir timur Senayan, mengundang kekecewaan baik dari para pengunjung maupun dari para pedagang penyewa lokasi beragam persoalan pun timbul kepermukaan; mulai dari persoalan teknis seperti mati listrik, kurangnya promosi oleh penyelenggara yang dijadikan penyebab sepinya pengunjung ke lokasi PRJ tersebut. Ungkap MG.


MG, menambahkan selain permasalahan yang telah naik kepermukaan, dilapangan didapati juga adanya kejanggalan kejanggalan terhadap penentuan tarif sewa tempat yang mencapai Rp 10 Juta per’tenda yang tidak diakui oleh Panitia penyelenggara, selain nilai sewa Rp 2 juta yang diakui, termasuk Izin Penyelenggaraan oleh Gubernur yang dipermasalahkan Gubernur DKI “Ahok” dan tidak diakui Wakil Gubernur DKI  Djarot Saiful Hidajat” hal tersebut perlu dilakukan penyidikan lebih lanjut. ungkap MG (Tim**)    

Selasa, 07 April 2015

- Kadis DKI dan Kasudin Penataan Kota Jaksel diminta lakukan Tindakan

Terkait Bangunan Bermasalah dan Satgas PMB:
-          Kadis dan Kasudin Penataan Kota Jaksel diminta lakukan Tindakan “Jangan Diskriminatif”
-          Camat Pesanggrahan: “Saya tidak dianggap Pimpinan”
-          Mika Darwin: “tulis gede gede, tidak ada Anak buah Saya yang terlibat,”




Jakarta Piked.com
“Beritakan saja besar besar ..! setelah Saya Konfirmasi kepada anak buah Saya baik yang berada di tingkat Kelurahan tak satupun Anak buah Saya terlibat” ungkap Kasat Pol PP Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan ’Mika Darwin’, saat dimintaI keterangannya oleh Piked Online di Kantornya Gedung Kantor Kecamatan Pesanggrahan Jakarta selatan terkait adanya Issyu dan pernyataan keterlibatan Satpol PP dalam Perizinan Bangunan yang melanggar Perizinan di wilayah kerjanya kecamatan Pesanggrahan, senin 5/4

Mika Darwin, menjelaskan memang ada Pemilk bangunan yang dipertanyakan datang menghadap keruang kerja Saya, namun sebatas tamu dan kalau bukan kewewenangan Saya., ya Saya tolak, dan ada juga yang Saya serahkan ke PTSP agar diurus sesuai Prosedur selanjutnya itu urusan PTSP dan Penataan Kota” ungkapnya.

Ditempat terpisah “Camat Pesanggrahan ’Agus Irwanto, M.Si’ saat di konfirmasi terkait tindak lanjut beberapa laporan Masyarakat atas Bangunan bermasalah di wilayahnya dirinya mengaku sudah menyerahkannya kepada Kasie Penataan Kota, “Tapi ya susah mereka” tidak mengakui Saya sebagai Pimpinanya” ungkap pak Camat didamping sekretarisnya saat dijumpai di halaman Kantor Kecamatan tersebut.    

“Maraknya pelanggaran penataan ruang/IMB yang terjadi di Wilayah Jakarta Selatan tidak terlepas dari adanya Kebijakan Baru yang dilakukan Pemda DKI atas Perubahan Dinas Tata Ruang Kota dan Dinas Penataan Penertiban Bangunan (P2B) menjadi satu dalam Dinas Penataan Kota dengan kelengkapan Staf/ Satgas Pengendalian dan Monitoring Bangunan (PMB) yang hingga kini dipertanyakan tugas pokok dan fungsinya hal tersebut dapat dibuktikan dengan menjanurnya pelanggaran tata ruang di wilayah Jakarta Selatan yang diungkap beberapa Media Ibukota Jakarta, termasuk sulitnya Masyarakat selaku sosial kontrol melakukan klarifikasi/konfirmasi atas informasi dan kejelasan temuan/pemberitaan yang ada” ungakap MG. aktivis Lsm Pijar Keadilan kepada Piked.

Akibat dari kelemahan dan ketidak jelasan Pengawasan dan Penertiban terhadap kegiatan bangunan tersebut dibeberapa Wilayah Kecamatan Jakara Selatan, banyak pelaku bangun membangun yang memamfaatkan situasi/kondisi kekosongan P2B tersebut dengan mengkambing hitamkan Aparat Kelurahan dan Kecamatan sebagai penanggung jawab perizinan bangunan miliknya, meskipun jelas jelas tidak memiliki perizianan sebagai mestinya termasuk pelaku penyalahgunaan izin, sebagaimana;
-       Bangunan Kios dan Indomaret Tampa IMB, kini berlanjut menjadi belasan Kios, berjejer tampa IMB terletak di; Jl.H.Muktar Raya Rt 05/01 Kel.Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan tampa adanya tanda-tanda tindakan dari Petugas yang berwenang. hingga kini kondisinya sudah tahap finising.

-       Bangunan beberapa Ruko 4 lantai izin rumah tinggal dibangun di Kawasan Perumahan Bintaro Sektor 2,  Jl Bintaro Utama Blok J 3 no 16, Pesanggrahan hingga kini tidak ada tindakan dari Aparat”

-       Bangunan Izin Rumah Tinggal No IMB: 3939/IMB/2014 dibangun dengan Rencana RUKO dengan Tampa KDB, Jarak bebas Belakang/Kiri Kanan. Terletak di Jl Bintaro Permai No 1 Rt 05/03 Kel Pesanggrahan, Kec.Pesangrahan Jaksel. “yang hingga kini tidak ada tindakan nyata dari Petugas”

MG, meminta kepada Kepala Dinas dan Kasudin Penataan Kota Jakarta Selatan agar tidak Diskriminatif didalam melakukan tindakan terhadap Pelanggaran Tata Ruang mengingat penerapan UU penataan Ruang yang sudah dan mulai diterafkan penegak hukum, Pelanggaran terhadap tata Ruang kapan saja bisa jadi Pidana” ungkap MG


“Bangunan tersebut belum termasuk bangunan yang telah/sudah dilaporkan ke Camat Pesanggrahan dan Kasie Penataan Kota yang terkesan tidak dilakukan tindakan yang berarti, hal terasebut tidak tertutup kemungkinan akan dilaporkan ke Penyidik Kepolisian atau dilakukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri apa bila memungkinkan Ungkap MG kepada Piked”. (**)

Minggu, 22 Maret 2015

Bp.Presiden 'Jokowi' Cq.Sekneg Diminta Usut Kenapa Harga Air Aqua Rp 10.000 per botol kecil di Senayan"

Pedagang Makanan Sewa Lahan Parkir Timur Senayan Uk 3X2 m2 Rp 55 Juta.
Penghasilan Pengelola Mencapai Rp 1.205.000.000/lima hari.
23 maret 2015
Jakarta, Piked Online.
Kejayaan Gedung Jakarta Convention Certer (JCC) Gelora Bung Karno Senayan - Jakarta. Ternyata dibalik kejayaan Gedung tersebut ada peran aktif para pedagang kaki lima yang sanggup menyewa lapak untuk berdagang ukuran 2 X 3 m2, sebesar Rp 55 juta/5 hari. Hal tersebut dibayarkan kepada Panitia penyelenggara Pojok Kuliner yang berlokasi difasilitas Parkir Timur Senayan, yang diguga kesemfatan dalam kesempitan setiap ada acara di lokasi tsb.

Panitia penyelaenggara pojok kuliner: Nurhadi Adnan mengakui besaran dana yang harus dibayar para pedagang Kuliner dilahan parkir yang dikelolanya, sambil memperlihatkan brodur acara dan tarif yang dimintakan, namun salah seorang Pedagang yang meminta lokasi lahan dmana dirinya biasa berjualan, Nurhadi menolak dengan alasan lokasi tersebut sudah diperuntukkan pada Pt.Nestle: “ini sudah milik Pt Nestle selaku Sponsor yang telah membayar duaratus Jutaan” ungkapnya.

Dalam pertemuan yang dilakukan Pedagang dengan Panitia Food Cood tersebut akhirnya tidak ada hasil negosiasi. mengingat situasi jadi memanas tentang legalitas penggunaan lahan Parkir dan tidak adanya musyawarah oleh Panitia kepada para pedagang yang biasa berjualan di lokasi tersebut, yang berakhir dengan ditinggal pergi oleh Nurhadi yang sebelumnya menyatakan: “Ayok kita ke Segneg” sembari menunjukkan kartu nama ber.Logo lambang Garuda” namun dirampas kembali dan lalu dianya pergi.

Penasaran dengan ulah Nurhadi. Aktifis Lsm Pijar Keadilan MG Sormin mencoba mencari tau siapa dibalik Lahan Parkir yang ternyata bernilai  Rp 1.205.000.000/lima hari tersebut. Menurut Pengurus lapangan parkir timur Senayan yang berkantor di Gudung Renang menyatakan: “kewewenangan penggunanan Lapanangan Parkir tersebut sepenuhnya ada pada Penyewa Gedung JCC, jadi kami tidak ikut campur lagi” ungkap Bapak yang namanya masih dirahasiakan.

Akhirnya MG mengikuti arah” menuju ke Panitia acara Inacraft 2015 yang rencananya akan diselenggarakan Tgl 08 s/d 12 April 2015 tersebut:    
Pegurus AIPHI” yang mengaku Panitia dan Penyewa Gedung JCC tersebut, saat ditemui dikantornya bilangan Keb.Baru Jakarta Selatan menyatakan; “sebenarnaya lapangan Parkir tersebut sudah termasuk fasilitas Gedung yang Kami sewa dalam acara Pameran Handicraft yang akan kami selenggarakan” ungkapnya.

“Kami tidak mengenal siapa itu Panitia Food Cord tersebut, kami sudah 16 Tahun dibohongi dalam acara tersebut”  tandas ibu tersebut, namun tidak menjelaskan detail kebohongan dan kerugian yang diderita lalu menyatakan “baru tahun ini kami mengetahui kalau lapangan yang selama ini dimamfaatkan orang lain, artinya ada even organization didalam even yang ada” tegasnya.

Ditanya besaran nilai yang dibebankan kepada para pedagang. Ibu tersebut menyatakan: “Saya ikut Pameran Handicraft Cuma Rp 15.000.000 saja berat. Saya salut sama kalian (Pedagang K5 Red) sanggup bayar Rp 55.000.000 ucapnya, lalu menyatakan: untuk tahun ini biarlah. Dan tahun berikutnya lokasi lahan Parkir tersebut harus kita ambil pengelolaannya dengan biaya sewa yang lebih manusiawi” ucap sang Panitia Hendicraft. (**).

oleh: MG.Sormin. Aktivis Lsm Pijar Keadilan.