Selasa, 21 Oktober 2014

BANTAHAN

Terkait Pemberitaan “Koran Siasat Kota” Tertanggal 21 Oktober 2014

Dengan ini kiranya perlu Saya tegaskan Bahwa:
-          Saya tidak pernah bertemu baik melakukan Wawancara dengan Watawan/Pimpinan Redaksi koran Siasat Kota.
-          Saya tidak pernah membuat pernyataan menuding Kasie Tata Ruang Pesanggrahan “Ir.Yunani” melakukan perubahan RTRW dan sebagaimana yang dilaporkan”

Mengingat:U.U No 40 Tahun 1999. ttg PERS, Pasal 17:

Dengan ini Saya ingatkan kepada Rekan Wartawan dalam menulis Pemberitaan agar tidak menyimpang dari Kode Etik Jurnalis yang ada.
Sebagaimana PERS dalam Pemberitaannya yang:
-          Independen Akurat berimbang, dan tidak berniat Buruk.
-          Tidak mencampurkan Fakta dan Opini serta mengedepankan azas paraduga tak bersalah.
-          Tidak bohong Fitnah, sadis dan Cabul.
-          Tidak menyiarkan pemberitaan Korban kejahatan Asusila, dan Anak selaku Korban.
-          Tidak menyalah gunakan profesi dan menerima suap.
-          Tidak menyiarkan berita Prasangka dan diskriminasi/sara dan Ras
-          Melani Hak Jawab dan Hak koreksi.
Hal keberatan:
Deawan Pers tidak menerima Pengaduan : menyangkut Iklan di Media, atau tindakan Individual Wartawan yang dianggap merugikan Masyarakat.
Demikian hal ini Saya beritahukan sebagaimana Informasi keberatan yang Saya terima melalui Telepon Pukul 18.30 wib Tanggal 21 Oktober 2014.


Ttd. MG Sormin Ketua Lsm Pijar Keadilan Jakarta Selatan/Kord.Bid Politik DPP.

Jumat, 10 Oktober 2014

Bangunan Dibongkar Pemilik Akan Ajukan Gugatan



Jakarta PikedOL.
Terkait Pembongkaran Bangunan Jl.Saidi Raya Kelurahan Petukangan Jakarta Selatan yang dilakukan "P2B Jakarta Selatan" beserta aparat wilayah setempat; Pemilik/kuasanya menyatakan akan melakukan upaya gugatan 9/10.

Menurut keterangan dari kuasa pemilik banguan, mereka sangat terkejut atas peristiwa pembongkaran tersebut, mengingat bangunan yang sudah ditempati sebagai penyimpanan barang tersebut sudah selesai pembangunannya dan telah ditempati sejak bulam Juni 2014 kok baru sekarang ditindak...? ungkap nya.

Menurut keterangan dari Oknum yang terlibat dalam kepengurusan izin bangunan tersebut: mereka percaya kepada Petugas perizinan yang mengurus, sehingga menyerahkan kepengurusan perzinan yang dimohonkan kepada petugas, hingga dikeluarkanlah izin mendirikan bangunan Nomor 0132/PIMB/K-PIMB/S/PSG TGl 04-11-2013. dan bangunan tersebut dibangun dan digunakan sebagai tempat penyimpanan barang barang menunggu proyek bangunan Ruko miliknya di wilayah Palmerah yang sedang dalam Proses rehabilitasi Bangunannya.   

Aktivis sosisal yang tidak mau disebutkan namanya: "ada indikasi upaya pemerasan yang dilakukan aparat, mengingat periizin yang dimiliki hingga lamanya proses penindakan yang dilakukan (bangunan telah digunakan sejak bulan Juli 2014) terkesan memanti lobby dari pemilik bangunan oleh Aparat Penertiban, dimana Bangunan fisik Gudang bahkan tidak memiliki IMB, KDB di wilayah tersebut sangat menusuk mata persis disamping bangunan yang dibongkar tersebut sedang berlangsung pembangunan fisik Gudang Tampa IMB, termasuk ratusan bangunan bermasalah di wilayah tersebut namun tidak mendapatkan tindakan, hal tersebut merupakan perbuatan Diskriminnasi dan layak diduga memiliki unsur Pemerasan. ungkap Aktivis.

Berdasarkan nara sumber yang dimiliki Piked, ada 3 unit bangunan yang dilaksanakan pembongkarannya oleh P2B Jakarta Selatan, atas dasar adanya laporan khusus Camat Pesanggrahan ke tingkat lebih tinggi memintakan bangunan tersebut agar dibongkar berdasarkan laporan yang diterimanya (Oknum yang tidak kebagian"Red) sehingga timbul permasalahan dan dilakukan pembongkaran dengan segala konswekwensinya oleh P2B. dimana berdasarkan kondisi fisik dilapangan masih banyak bangunan raksasa yang melanggar perizinan tidak dilakukan tindakan pencegahan dini atau akan aman apabila tidak ada keberatan dari Masyarakat setempat.

Kasie P2B Pesanggrahan'Timbul manalu SH" yang memimpin pelaksanaan pembongkaran tersebut tidak dapat ditemui di kantornya, karena sejak Pelaksanaan Pembongkaran tersebut yang berlangsung cepat dengan menggunakan Beco menghilang tidak dapat dimintai informasinya dan pemilik Bangunan/Kuasanya juga tidak dapat bertemu yang telah menunggu sekian lama di Gd Kantor kecamatan Pesanggrahan demikian juga eterangan dari kuasa Pemilik Bangunan sudah berkali kalai mengupayakan ingin bertemu Bp.Timbul Manalu namun tidak berhasil guna menjawab surat surat peringatan yang ditayangkan ke pemilik Bangunan. (MG)   


Selasa, 23 September 2014

JUAL TANAH DAN BANGUNAN PSR MINGGU


DIJUAL TANAH DAN BANGUNAN (BUTUH UANG )

Sertifikat Hak Milik (SHM)IMB+PBB 2014    
Lok: JL.Bacang  Rt 08/01, Kel.Psr Minggu,Kec.Psr Minggu Jaksel.
Luas : 626 m2. Bangunan 2 Blok, 2 Lt:20 Kontrakan + parkir 200 M2
PenghasilanKntrkn: Rp 20 Juta/Bulan + Sewa parkiran.                   
 Harga : Rp 4 Milyar ( Nego), HUB: 081383.999.687.

JUAL SAPI QURBAN


JUAL SAPI QURBAN 
JABODETABEK
-          Sapi Jawa
-          Sapi Bali
-          Sapi Limosine

Hub: Pak, EDY Hp: 0813 8110 9113


Jumat, 05 September 2014

Warga Tebet Dalam Menolak Keberadaan Pt.Pionerbeton.


Pt, Pionerbeton beroperasi Tampa AMDAL.
“ada Kong kali kong antara Pengusaha dan Oknum Pengawas LH”


Gubernur DKI Jakarta diminta Periksa Perizinan Pt.Pionerbeton dan Oknum Pejabat LH Jakarta Selatan.
Kabag Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Jakarta Selatan diduga Kong kali kong.

Jakarta Pikedol.
Beroperasinya Perusahaan pengolahan Semen ‘Pionerbeton’ Jl.Casablanca, Kel.Tebet Dalam tampa melibatkan Warga sekitar lingkungan proyek pekerjaan  RT 9,10,11,16 RW 11 Kelurahan Menteng Dalam, Kec. Tebet Jakarta Selatan. Warga mengaku tidak pernah mengetahui adanya sosialisasi terhadap Warga lingkungan sekitar tentang adanya Analis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atas keberadaan dan kegiatan yang dilakukan pihak Perusahaan kepada Warga Lingkungannya yang terkena Imbas langsung keberadaan/kegiatan perusahaan Pionerbeton Jl.Casablanka Jakarta Selatan, namun demikian ada juga warga yang mengaku telah diberikan konfensasi oleh pihak perusahaan sebesar Rp 200 per Orang sebagian” 26/8
     Dampak langsung yang ditimbulkan selama beroperasinya Perusahaan tersebut (8/2014) terlihat dengan jelas debu debu ber’terbangan ke Lingkungan pemukiman Warga sekitar dan Jalan Raya, dengan  menimbulkan aroma yang tidak sedap kedalam pernafasan dan licinnya jalanann apabila disirami air hujan, hal tersebut sangat jelas terlihat dan dirasakan pada Trotoar pejalan kaki di lingkungan proyek tersebut.
    Menurut keterangan Warga sekitar (yang namnya sementara minta dirahasiakan) beraperasinya perusahaan tersebut ditenggarai belum/tidak mengantongi Izin AMDAL maupun persetujuan dari Warga sekitar, Warga menjelaskan; telah ada teguran dari Pejabat Tata Kota dan Lingkungan Hidup Jakarta Selatan atas nama Ibu Sita Damayanti dan Bp. Mahfud selaku penjamin Perizinan beroperasinya Perusahaan tersebut yang perlu klarifikasi, namun Kabag Tata Kota dan Lingkungan Hidup Jakarta selatan, Ny.Sita Damayanti tidak bersedia ditemui oleh Piked dikantornya Jl.Prapanca Raya Lt 9 Gd Walikota Jakarta selatan, dengan alasan; konfirmasi harus melalui surat, tegas petugas jaga (Saypol PP) yang dipasang didepan kantor tersebut.1/9 
    Dari hasil pantauan/kejadian dan keterangan Warga sekitar yang dilakukan Piked, layak diduga kuat; telah ada  refrensi/jaminan dari Oknum pejabat setempat (memback Up) Perizinan Pt.Pionerbeton didalam beroperasinya perusahaan dengan tidak mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku, khusunya tentang Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) dan
PPRI Nomor 27 Tahun 2012; Tentang Lingkungan Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: “Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan” Pasal 3 (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. (2) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL
    Atas adanya keberatan Warga sekitar dan keterlibatan Oknum Pejabat didalam penyalahgunaan kewewenangan Perizinan dan Pengawasan yang dimilikinya, dimohonkan kepada Gubernur DKI Jakarta Cq. Insfektorat, Badan Pengawasan Lingkungan Hidup DKI Jakarta (BPLHD) untuk memeriksa status kelayakan Analis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dimiliki Pihak Pt.Pionerbeton berlokasi di Jl.Casablanka Kel.Tebet Dalam Jakarta Selatan dan Keterkaitannya atas adanya dugaan penyalahgunaan kewewenngan yang dilakukan Oknum Pejabat Pemko Jakarta Selatan atas Perizinan dan beroperasinaya Perusahaan tersebut tampa Sosialisasi terhadap Warga lingkungan yang ada. (MG)   

Minggu, 31 Agustus 2014

Aksi Kejahatan Satpol PP Jaksel



Simak Vidio Pembacaan Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Jl.MPR III oleh  Satpol PP Jakarta Selatan, berdasarkan SK Gubernur No 886 Tahun 1983 atas Permohonan Sulindro (Be Soe Lien)” 


Jumat, 29 Agustus 2014

Pemerintahan Jokowi Tidak Manusiawi.


-         Tn.Sulindro Pemohon tidak tercantum dalam bukti Kepemilikan SHGB 1254/Cilandak a.n Tjondro Santoso maupun selaku kuasa/Aliwaris “dinyatakan BPN dan Walikota sebagai Pemilik Tanah Yang Sah”
-           Pemkot Jakarta Selatan sebar Issyu bohong; “Pemilik Bangunan telah diberikan Uang kerohiman oleh Tjondro santoso"
-        Perbuatan Melawan Hukum, Rekayasa Data Kepemilikan, Rampas dan Bongkar Paksa Bangunan, Tampa Bukti Kepemilkan dan Surat Perintah Pelaksanaan Pembongkaran “apanya yang di PTUN ?”



















Jakarta Piked Online.
Upaya mencari keadialan yang dilakukan Kel.Ricat Tumangger atas Pembongkaran Bangunan Rumah tempat tinggal yang ditempatinya terkesan “Miring” merasa tidak mendapatkan keadilan dan kepatutan dari Penyelenggara Hukum, hal tersebut dinyatakan Ricard saat mempersiapkan surat-surat laporan kesegala Instansi Pemerintah dalam upaya mencari Dukungan Hukum agar kiranya Keadilan dan Kemanusiaan dapat ditegakkan dI Negeri tercinta ini. Ungkap Ricard didampingi Ketua Lsm Pijar keadilan Jakarta selatan ‘MG Sormin” di Petut Jaksel 29/8
      Ricard menambahkan; “dalam Pemerintahan Jokowi-Ahok yang begitu gencarnya menyatakan penegakan hukum pada jajarannya justru terjadi kesewenang wenangan aparat seperti apa yang Saya alami, sangat tidak Manusiawi dengan dalam pembiaran Rekayasa kepemilikan, Rampas dan Bongkar Paksa tempat tinggal Saya dan Keluarga Rata dengan Tanah dengan menelantarkan Saya keluarga berikut 3 Orang anak Saya yang tinggal dan besar diatas tanah dan Rumah milik Orang Tua Saya yang dibeli dan ditempati sejak Tahun 1964” ucapnya.
     Dilokasi yang sama MG Sormin yang aktif mendampingi Ricard Tumangger dalam mempertahankan Haknya sejak Tahun 2008 menyatakan; “Ricard Tumangger hanya lalai mendaftarkan hak atas Tanah ke BPN hingga ada Orang yang mengaku-ngaku dengan merekayasa data bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk menguasai dengan cara cara tidak manusiawi dan melawan hukum, dimana Ricard Tumangger telah menguasai dan menempati tanah miliknya sejak Tahun 1964 asal Peninggalan Orang Tuanya Mairisi Tumangger asal Beli Hak Pakai Tanah Kaviling Jl MPR III Cilandak muncul SHGB 1254/Cilandak pada Tahun 2008 dengan Tanggal mundur seakan dibuat Tahun 1971. Hal tersebut berdasarkan bukti bukti Status Tanah Kavling dan Kwitansi pembelian masih Asli. ungkap MG.
     Ironisnya lagi: Tn.Sulindro (Tergugat) pelaku Pemohon tidak tercantum dalam bukti Kepemilikan SHGB 1254/Cilandak a.n Tjondro Santoso maupun selaku kuasa, yang dikuasakan ke Benjamin Sulindro  “Tn Sulindro dinayatak BPN dan Walikota Jakarta Selatan sebagai Pemilik yang Sah” dan adanya rekayasa penyebaran Issyu oleh Pemkot Jakarta Selatan yang menyatakan;       
“Pemilik Bangunan telah diberikan Uang Kerohiman oleh Tjondro santoso”
    hal tersebut dilakukan guna mendapat dukungan dari Institusi lainnya dalam Pelaksanaa Pembongkaran Bangunan rumah tinggal Ricard Tumangger. Dimana berdasarkan keterangan Dinas Kependudukan Kota Bandung menerangkan Bahwa Tjondro Santoso telah meninggal Dunia pada Tahun 2007 dan Para Ahliwarisnya tidak mengakui/mersa memiliki tanah Aquo.  “Layak dipertanyakan; Gugatan Pidana Perbuatan Melawan Hukum atas Rekayasa Data Kepemilikan dan Perampasan/Bongkar Paksa Bangunan yang didaftarkan Ricard pada PN Jakarta Selatan dengan Nomor No 577/Pdt.G/2013/ PN.Jaksel tertanggal 8 Agustud 2014 dalam Pokok Perkara Perbuatan melawan hukum atas Rekayasa Data, Perampasan dan Pembongkaran Paksa, sewenang wenang, dan mendahului hukum  untuk kepentingan Pribadi, ditolak Hakim Tanggal 2 Juli 2014. setelah berjalan 1 Tahun dengan alasan Perkara adalah Kewewenagan Pengadilan TUN.” Jelas MG
    MG Sormin juga menjelaskan kalau Ricard Tumangger telah melaporkan kejadian pembongkaran tersebut ke Mapolres Jakarta Selatan pada tanggal 25 Pebruari 2013 dengan No: LP/432/K/II/2013.PMJ/Res Jaksel. Namun tidak ada realisasinya yang mungkin ada kesalahan dalam Pembuatan Laporan dan rencananya akan di dindak lanjuti dengan laporan ke yang lebih berwenang mengungkap permasalahan yang ada. Jelas MG.Sormin.
    Kini layaklah kiranya Korban Ricard Tumangger/Keluarga, melakukan upaya hukum lainnya:  memohon perhatian kepada seluruh Jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggota Legislatif, Yudikatif, Eksekutif, Lembaga Penegak Hukum; Kejaksaan, Mahkamah Agung.RI, Kepolisian.RI, Partai Politik,RI, Ormas, LSM dan Media yang ada di NKRI untuk mengetahuinya dan kiranya dapat memberikan dorongan moriil maupun Immateril kepada Kasus yang ada didalam menggiring permasalahan mencapai pucuk Keadilan dan kebenaran di Negeri tercinta ini. tambahnya. (**)