Minggu, 30 November 2014

Kasus Tanah Berkepanjangan Di Kelurahan Bintaro Mulai Terkuak

Kepemilikan Tanah Ahliwaris Djirun: Banong, Limun, Rimun
Didaftarkan di dalam satu Girik C No 1569 a.n Rimun Bin Djirun/Blok Djirun seluas "33.660 m2. 

Hingga masalah tanah berkepanjangan diwilayah tersebut, Ahliwaris Banong, Limun kini mulai menyadari Hak warisnya yang selama ini dikuasai sepihak oleh Ahliwaris Rimun dengan penjualan penjualan yang tidak jelas.

Pemilik Girik:
Nama                                     : H. Rimun Bin Djirun.
Alamat                                   : Jl.Deplu Raya Rt 02/04 Kel.Bintaro Kec.Pasanggrahan. Jakarta Selatan.
Dasar kepemilikan              : Tanah Adat Girik C 1569 Persil 64 Blok DII, Persil 63 Blok S III dan Persil      
    77 DII. Badan Pertanahan pada Tahun 1977 oleh Kantor Infeksi IPEDA    
     ttd Kepala Kantor Insfeksi Ipeda, Drs Sam Herling Lumingkewas.
Lokasi Tanah                       :  Rt 02- 04- 05/03  Kelurahan Bintaro. Kecamatan Pasanggrahan Jaksel.
Luas kesluruhan            :  33.660 m2.

1.    Luas Tanah Persil 64 DII (Girik):  (I) 6.050 m2, (II) 4,650m2, (III) 4.850 m2           : 15.550 m2.
-          Terjual seluas                                                                                                                    :    9.609 m2
-          Sisa tanah seharusnya                                                                                                   :    5.941 m2.
( Jl.Deplu Raya, a.n Pt. Astrindo seluas 4000 m2 Terjual dengan surat Girik No C 1089 )

2.    Luas Tanah Persil S III terdaftar pada C 1569  (Penjualan tidak Jelas).                 :    3.610 m2 :

3.    Persil  77 D.II  (Lokasi Tanah yang tidak diakui dan tidak diketahui tanahnya) :
-          77 D.II   2.000 m2
-          77 D.II      500 m2
-          77 D II   1.185 m2
-          77 D II   1.610 m2
       Total Luas persil 77 terdaftar pada Girik C 1569 yang tidak Jelas          :                     5.295 m2

I.      Kepemilikan (sengketa) Vs :PT ASKRINDO  lokasi tanah Jl Deplu Raya Rt 04/03 Bintaro. Seluas + 8000 m2
1.       Surat Kuasa tgl 11 Mei 1974, dari Benong bin Jirun, Rimun bin Jirun, kepada  Sdr Tabrani Persil 64 SV Blok Djirun seluas 8000 m2  Girik 454-1089-1266”.
2.       Gambar situasi tanah No 50/1170/1979 Tanah bekas milik Adat.Girik No C 1089,454,126
3.       HGB  3K Mendagri tgl 27/1/1977 SK 57/HGB/PB/1977 Luas 7.985 m2, Kep.ktr Agraria Wil Jakarta selatan  tgl  5 - 7-1979,  ttd Amat Mubadi Bsc.
Catatan: Ahliwaris hanya mengakui telah pernah menjual sebidang tanah kepada Pt. Askrindo seluas 2.310 m2, Diperjual belikan Orang lain: seluas 8000 m2 berdasarkan Girik C No 1089,454,1266, Thn 1977.

II. Kepemilikan Sdr.Syafrudin/Bantaran Kali. Persil 64 Blok  DII Kohir C 1569
1.       Akta Jual beli No 247/keb Lama/III/1990 tgl Tgl 6-3-1990.ttd Drs H Iksan Soedarsono. Camat Keb Lama. Berdasarkan; Persil 64 Blok  DII Kohir C 1569  luas 650 m2. dari Rimun bin Jirun.kepada Suryatinah. 31 Tahun  seharga Rp 850.000 000,-
2.       Akta Jual beli No 104/pasanggrahan/II/1992 tgl 18-2-1992 ttd. Drs Chaeruddin Nancik
Persil 64 Blok DII Kohir C.4285   Luas 300m2 Surya Tinah. Peg Dep Keuangan, alamat Rawa          papan Rt 09/06 Kel Bintaro, Jual kepada Endang Susilowati Jl Bendi Baru No 12A Rt 02/010 Kel Keb Lama utara. Jakarta Selatan. (lokasi Tanah sudah dijual ke PU Jalan)
3.       Daftar keterangan Obyek pajak No 4285 a.n Suryatinah, Rawa papan Rt 09/06 kel Bintaro.
4.       Kwitansi         Rp 3.000 000 a.n Yusuf                                                                    tgl 17 Oktober 2004
                                                Rp 1.000.000, a.n Tarmuzi                                              tgl 25 Pebruari 2005
5.       Kwitansi         Rp 43.150.000 dari Katurdin Purba                            tgl   7   Maret   2006

III. Kepemilikan PT MK Persil 63 S.III seluas : 3.760 m2. Rt 10/05 Jl Deplu Raya.
Girik 1569, pernah dipinjam oleh seorang yang mengaku dari Notaris, bernama “ Fatimah”, guna mengurus akta Jual beli kepada Johanes seluas 600 m2, dan dikembalikan setelah 6 tahun lamanya, saat Girik ditemukan (Ma’anih), dalam daftar telah tercatat terjual tanah lainnya seluas 3 610 m2 persil 63 SIII, ttd PPAT. a.n. C. Chaeruddin Nancik yang telah disertifikatkan kepada atas nama Alm Fujiarto.

IV.Persil 77 DII. Lokasi Tanah tidak diketahui Ahliwaris Pemilik Girik.
Lokasi tanah tidak diketahui Ahliwaris, namun dalam data Girik, telah tertera peralihan dan Jual beli pada lokasi tanah yang tidak diketahui lokasi dan kepemilikannya. dimana Sdr Enjen saumantri yang juga selaku salah satu Ahliwaris telah mengeluarkan Surat pernyataan “tidak memilki Tanah lagi dalam surat Girik 1569. dan berusaha menyembunyikan Girik milik Ahliwaris.
    Saksi-saksi :
-          Syafrudin, alamat Jl Deplu Raya Rt 04/03 Kel Bintaro Kec. Pasanggrahan Jaksel.
Selaku: penguasa fisik Tanah dan Bangunan/Pembeli dan mengaku Kuasa dari PT Askrindo.
-          Kartudin Purba, Alamat Jl Deplu Raya Rt 04/03 Kel Bintaro Kec.Pasanggrahan, Jaksel.
Selaku Penguasa fisik tanah dan Bangunan, asal beli?
-          Enjen Sumantri. sekarang sebagai Ketua RT 03, yang juga salah satu Ahliwaris dari Rimun Bin Jirun, mengaku pemilki sebagian Tanah asal pemberian dari Syafrudin (penghianat  Ahliwaris lainnya).
-          Sdr Kosasi (Alm) mantan Pejabat Bag Pemerintahan Kel.Bintaro. “ tanah tersebut telah dijual Tim”

-          Lurah Bintaro.
ttd MG Sormin. aktivis Lsm Pijar Keadilan.

Selasa, 21 Oktober 2014

BANTAHAN

Terkait Pemberitaan “Koran Siasat Kota” Tertanggal 21 Oktober 2014

Dengan ini kiranya perlu Saya tegaskan Bahwa:
-          Saya tidak pernah bertemu baik melakukan Wawancara dengan Watawan/Pimpinan Redaksi koran Siasat Kota.
-          Saya tidak pernah membuat pernyataan menuding Kasie Tata Ruang Pesanggrahan “Ir.Yunani” melakukan perubahan RTRW dan sebagaimana yang dilaporkan”

Mengingat:U.U No 40 Tahun 1999. ttg PERS, Pasal 17:

Dengan ini Saya ingatkan kepada Rekan Wartawan dalam menulis Pemberitaan agar tidak menyimpang dari Kode Etik Jurnalis yang ada.
Sebagaimana PERS dalam Pemberitaannya yang:
-          Independen Akurat berimbang, dan tidak berniat Buruk.
-          Tidak mencampurkan Fakta dan Opini serta mengedepankan azas paraduga tak bersalah.
-          Tidak bohong Fitnah, sadis dan Cabul.
-          Tidak menyiarkan pemberitaan Korban kejahatan Asusila, dan Anak selaku Korban.
-          Tidak menyalah gunakan profesi dan menerima suap.
-          Tidak menyiarkan berita Prasangka dan diskriminasi/sara dan Ras
-          Melani Hak Jawab dan Hak koreksi.
Hal keberatan:
Deawan Pers tidak menerima Pengaduan : menyangkut Iklan di Media, atau tindakan Individual Wartawan yang dianggap merugikan Masyarakat.
Demikian hal ini Saya beritahukan sebagaimana Informasi keberatan yang Saya terima melalui Telepon Pukul 18.30 wib Tanggal 21 Oktober 2014.


Ttd. MG Sormin Ketua Lsm Pijar Keadilan Jakarta Selatan/Kord.Bid Politik DPP.

Selasa, 23 September 2014

JUAL TANAH DAN BANGUNAN PSR MINGGU


DIJUAL TANAH DAN BANGUNAN (BUTUH UANG )

Sertifikat Hak Milik (SHM)IMB+PBB 2014    
Lok: JL.Bacang  Rt 08/01, Kel.Psr Minggu,Kec.Psr Minggu Jaksel.
Luas : 626 m2. Bangunan 2 Blok, 2 Lt:20 Kontrakan + parkir 200 M2
PenghasilanKntrkn: Rp 20 Juta/Bulan + Sewa parkiran.                   
 Harga : Rp 4 Milyar ( Nego), HUB: 081383.999.687.

JUAL SAPI QURBAN


JUAL SAPI QURBAN 
JABODETABEK
-          Sapi Jawa
-          Sapi Bali
-          Sapi Limosine

Hub: Pak, EDY Hp: 0813 8110 9113


Jumat, 05 September 2014

Warga Tebet Dalam Menolak Keberadaan Pt.Pionerbeton.


Pt, Pionerbeton beroperasi Tampa AMDAL.
“ada Kong kali kong antara Pengusaha dan Oknum Pengawas LH”


Gubernur DKI Jakarta diminta Periksa Perizinan Pt.Pionerbeton dan Oknum Pejabat LH Jakarta Selatan.
Kabag Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Jakarta Selatan diduga Kong kali kong.

Jakarta Pikedol.
Beroperasinya Perusahaan pengolahan Semen ‘Pionerbeton’ Jl.Casablanca, Kel.Tebet Dalam tampa melibatkan Warga sekitar lingkungan proyek pekerjaan  RT 9,10,11,16 RW 11 Kelurahan Menteng Dalam, Kec. Tebet Jakarta Selatan. Warga mengaku tidak pernah mengetahui adanya sosialisasi terhadap Warga lingkungan sekitar tentang adanya Analis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atas keberadaan dan kegiatan yang dilakukan pihak Perusahaan kepada Warga Lingkungannya yang terkena Imbas langsung keberadaan/kegiatan perusahaan Pionerbeton Jl.Casablanka Jakarta Selatan, namun demikian ada juga warga yang mengaku telah diberikan konfensasi oleh pihak perusahaan sebesar Rp 200 per Orang sebagian” 26/8
     Dampak langsung yang ditimbulkan selama beroperasinya Perusahaan tersebut (8/2014) terlihat dengan jelas debu debu ber’terbangan ke Lingkungan pemukiman Warga sekitar dan Jalan Raya, dengan  menimbulkan aroma yang tidak sedap kedalam pernafasan dan licinnya jalanann apabila disirami air hujan, hal tersebut sangat jelas terlihat dan dirasakan pada Trotoar pejalan kaki di lingkungan proyek tersebut.
    Menurut keterangan Warga sekitar (yang namnya sementara minta dirahasiakan) beraperasinya perusahaan tersebut ditenggarai belum/tidak mengantongi Izin AMDAL maupun persetujuan dari Warga sekitar, Warga menjelaskan; telah ada teguran dari Pejabat Tata Kota dan Lingkungan Hidup Jakarta Selatan atas nama Ibu Sita Damayanti dan Bp. Mahfud selaku penjamin Perizinan beroperasinya Perusahaan tersebut yang perlu klarifikasi, namun Kabag Tata Kota dan Lingkungan Hidup Jakarta selatan, Ny.Sita Damayanti tidak bersedia ditemui oleh Piked dikantornya Jl.Prapanca Raya Lt 9 Gd Walikota Jakarta selatan, dengan alasan; konfirmasi harus melalui surat, tegas petugas jaga (Saypol PP) yang dipasang didepan kantor tersebut.1/9 
    Dari hasil pantauan/kejadian dan keterangan Warga sekitar yang dilakukan Piked, layak diduga kuat; telah ada  refrensi/jaminan dari Oknum pejabat setempat (memback Up) Perizinan Pt.Pionerbeton didalam beroperasinya perusahaan dengan tidak mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku, khusunya tentang Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) dan
PPRI Nomor 27 Tahun 2012; Tentang Lingkungan Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: “Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan” Pasal 3 (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. (2) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL
    Atas adanya keberatan Warga sekitar dan keterlibatan Oknum Pejabat didalam penyalahgunaan kewewenangan Perizinan dan Pengawasan yang dimilikinya, dimohonkan kepada Gubernur DKI Jakarta Cq. Insfektorat, Badan Pengawasan Lingkungan Hidup DKI Jakarta (BPLHD) untuk memeriksa status kelayakan Analis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dimiliki Pihak Pt.Pionerbeton berlokasi di Jl.Casablanka Kel.Tebet Dalam Jakarta Selatan dan Keterkaitannya atas adanya dugaan penyalahgunaan kewewenngan yang dilakukan Oknum Pejabat Pemko Jakarta Selatan atas Perizinan dan beroperasinaya Perusahaan tersebut tampa Sosialisasi terhadap Warga lingkungan yang ada. (MG)   

Minggu, 31 Agustus 2014

Aksi Kejahatan Satpol PP Jaksel



Simak Vidio Pembacaan Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Jl.MPR III oleh  Satpol PP Jakarta Selatan, berdasarkan SK Gubernur No 886 Tahun 1983 atas Permohonan Sulindro (Be Soe Lien)”