Kamis, 24 Juli 2014

Warga Bintaro Tolak Pembangunan Apartemen LEXINGTON






Warga Bintaro Tolak Pembangunan Apartemen LEXINGTON

Piked Online.
Forum Warga Lingkungan Pembangunan Apartemen LEXINGTON Kelurahan Bintaro Jakarta Selatan menyatakan keberatan dan mempertanyakan Analis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dikerjakan oleh PT.ENVITEK INDONESIA berlokasi di Jl.Deplu Raya Bintaro Jakarta Selatan.

Pembangunan Apartemen yang rencananya 30 lantai tersebut yang terdiri dari 2 Tower yang telah memulai kegiatannya sejak Mei 2014 di ditolak keras oleh warga sekitar lingkungan Proyek yang terkena imbas langsung dalam kegiatan tersebut.yang terdiri dari 3 RT di sati RW yang diantaranya RT 01,02 dan RT 03 / RW 03. Warga sekitar telah menyatakan keberatanya sejak mengetahui masuknya alat berat ke lokasi proyek tersebut dengan memasang sepanduk pernyataan keberatannya namun pelaksanaan pemasangan sepanduk tersebut di halangi oleh pihak Pengembang dan untuk sementara Warga vacuum guna mendukung suksesnya Pemilu yang baru Kita lalui..

Salah seorang Warga Rt 03/03 berinisial (HT) yang berhail ditemui Pikedol di kediamannya dengan beberapa Wartawan lainnya menbenarkan adanya keberatan Warga lingkungan Proyek tersebut yang hingga kini (kamis 23/7) belum ada penyelesaiannya. “Bintaro 23/27

HT menyatakan pihak Pengembang meng’klem telah memiliki Rekomondasi AMDAL yang terakhir diketahui hanyalah sebagai Berita Acara Konsultasi Publik Setudi AMDAL yang telah ditanda tangani Kasudin KLH Jakarta Selatan Syafrudin Amin dan pihak Kelurahan Bintaro oleh: Erwandi yang dinyatakan pihak pengembang sebagai bukti rekomondasi AMDAL yang dimiliki hal tersebut pun masih dipertanyakan Warga mengingat Warga masih merasa belum dilibatkan dalam penetapan perwakilan Warga didalam keputusan tersebut.  “Benar Warga sekitar telah membentuk Forum Warga tertanggal 26 Juni 2014 yang terdiri dari 3 ketua Rukun tetangga dan Ketua Rukun Warga yang ada dilingkungan Proyek tersebut diantaranya Rt,01, Rt, 02 dan Rt,03dan RW 03 yang menyatakan dengan Tegas “menolak Pembangunan Apartemen tersebut” sebelum adanya kesefakatan Warga melalui Forum yang dibentuk dipimpin oleh Bp Eros Djarot sebagai ketua Forum yang ditunjuk dan dipilih Warga secara Demokrasi dalam memperjuangkan hak hak mereka.”jelasnya.

Adapun alasan pembentukan Forum Warga tersebut adalah guna memperjungkan Hak Warga atas pernyataan pihak pengembang yang telah memiliki AMDAL dan terakhir diketahui telah menetapkan sendiri Perwakilan Warga lingkungan Proyek dengan tampa sepengetahuan/persetujuan Warga yang sesungguhnya dan mereka sefakat akan tetap menuntuk agar pembangunan Apartemen tersebut tidak melanggar peraturan dan perundang undangan tentang syarat syarat Izin Mensirikan Bangunan (IMB) yang diantaranya tentang Koepesiensi Dasar Bangunan (KDB), Batas Ketinggian Bangunan dan undang undang tentang Analis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang berdampak pada kemacetan, Limbah dan Penggunaan Air yang diyakini Warga akan bermasalah dikemudian hari, jelas HT kepada beberapa Wartawan di Bintaro 24/7.

“ini bukan bukti AMDAL” ungkap MG Aktivis Lsm Pijar Keadilan yang turut dalam Wawancara tersebut setelah meneliti lembar kertas yang diberikan Warga yang dinyatakan digunakan pihak pengembang sebagai bukti AMDAL miliknya, “Kalau memang ada tanda tangan Warga yang dipalsukan seolah olah benar, pemilik tanda tangan tersebut dapat melaporkannya ke yang berwajib agar diproses secara hukum” jelas MG.;”Syarat pembagunan Apartemen sebagaimana tertuang pada Undang undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, salah satunya adalah Syarat ekologis dimana mewajibkan adanya Rekomondasi AMDAL dari BPLHD DKI Jakarta, dalam penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan ‘katanya, “Keberadaan IMB tampa AMDAL layak diduga telah ter’indikasi tindak Pidana berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, tidak mungkin Gubernur DKI Jakarta setaraf Jokowi telah masuk Angin” mengeluarkan IMB tampa AMDAL” jelas MG.

Oleh karenanya Lsm Pijar Keadilan Jakarta Selatan dan Warga yang terkena imbas langsung atas pekerjaan Proyek Lexington Residen Bintaro tersebut meminta dan mendesak BPLHD DKI Jakarta agar melakukan investigasi dan memeriksa kelayakan Administrasi Proyek Lexington tersebut sebagaimana keberatan Warga yang ada.

Selain itu MG juga meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Ahok agar melakukan peninjauan kembali atas SK IMB 014/P-IMB/PSG/1/2014 - 10-02-2014 dan No IP/POND; 08/IP-PON/8/2014 13/02/2014 sesuai dengan Palnk Proyek yang dipampangkan Pengebang. termasuk rencana pembuatan pengaduan kepada Aparat kepolisian setempat atas adanya dugaan Rekayasa dan Pembohongan Publik atas kebenararan Plank yasng dipampangkan dan menjurus kepada tindak pidana Korupsi yang sedang digalakkan Pemerintah kini, “pungas MG (Piked). 

Selasa, 24 Juni 2014

KLH Pasanggrahan Gelar Uji Emisi di Kantor Kecamatan Pasanggrahan.


Piked Online -
 Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Jakarta Selatan mengadakan uji emisi kendaraan dinas dan pribadi roda 4 di lingkungan Kecamatan Pasanggrahan Jakarta Selatan. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengurangi polusi yang ditimbulkan dari gas buang kendaraan bermotor.
Menurut Kasie Lingkungan Hidup Pasanggrahan Asep Kurniawan mengatakan kebijakan tersebut merupakan kegiatan rutin yang akan diselenggarakan di tingkat kecamatan dan dilakukan secara bergilir di kantor-kantor kecamatan di lingkungan Jakarta Selatan.
"Ini kita lakukan tiap bulan, bergilir di kantor-kantor kecamatan. Sekarang ini berada di wilayah Kita, Pasanggrahan," ujarnya, senin (23/6/2013).
Sejak dibukanya kegiatan tersebut pada pukul 07.30 hingga jam Istrirahat siang Total kenderaan yang sudah di uji emisinya sudah mencapai 110 kendaraan roda 4 dalam kegiatan tersebut. Terbagi dalam kendaraan yang menggunakan bahan bakar solar sebanyak 31 unit dan menggunakan bahan bakar bensin sebanyak 79 unit.
"Total 110 kendaraan, terdiri dari kendaraan operasional dan juga kendaraan pribadi," imbuhnya.
Hingga pada saat itu belum ditemukan kendaraan dinyatakan tidak lulus uji emisi, semisal karena melebihi ambang batas gas buang Carbon Monoksida (CO) dan Hidro Carbon (HC). Batasan gas buang sendiri tergantung dari jenis, tahun pembuatan, dan penggunaan BBM dari kendaraan yang bersangkutan.
"Jadi patokan setiap kendaraan itu berbeda," tukasnya.
Apabila ditemukan kendaraan yang tidak lulus uji emisi akan direkomendasikan untuk segera melakukan perawatan di bengkel. “Ini Gratis toh, kalau dibengkel uji emisi lainnya kan Bayar ? ” ungkapnya.

A.Kurniawan Juga menjelaskan “hasil Uji emisi yang mereka lakukan akan diberikan, sertifikat “layak uji” yang dapat digunakan pemilik kenderaan dalam melakukan KIR pad Dinas DLLAJR”  ungkapnya saat diwawancarai singkat di lokasi Uji emisi kantor kecamatan Pasanggrahan.(MG)



Selasa, 20 Mei 2014


DPP LSM PIJAR KEADILAN TETAP INDEPENDEN


Penyikapi Issyu DPP Lsm Pijar Keadilan mendukung salah satu kelompok Capres.

Jakarta PikedOL.
Koordinator Bidang Politik Lsm Pijar Keadilan (MG Sormin) menyatakan: “DPP Lsm Pijar Keadilan tidak mendukung Capres manapun, karena Lsm Pijar Keadilan adalah salah satu Lsm yang Independen dan tidak masuk dalam Partai politik manapun” ungkapnya saat ditemui Piked di kantornya Gd Majapahit Jakarta Pusat 23/5
Menjawab pertanyaan tentang adanya keterlibatan beberapa Anggota Lsm Pijar Keadilan dibeberapa Darerah MG menjelaskan: “itu adalah hak Anggota/Pribadi selaku Warga Negara, jadi tidak ada sangkut paut dengan Lembaga yang ada” tambahnya.
Ditambahkannya; “Lsm Pijar Keadilan tetap pada komitmennya, sebagaimana arahan ketua Umum RO Tambunan.SH, kalau Lembaga yang dipimpinnya harus tetap Independen atau tidak mengarahkan Anggota maupun pengurus Lembaga Pijar Keadilan yang ada dihampir setiap Provinsi di Indomesia untuk mendukung atau mewajibkan Anggota maupun Pengurus lembaganya ke salah satu Partai atau mendukung salah satu Caleg maupun Capres”  
“Selain arahan Ketua Umum tersebut Lsm Pijar Keadilan juga terdaftar sebagai salah satu Lsm pemantau Pemilu 2014 jadi: apa yang di Issyukan tersebut mungkin berasal dari salah seorang yang tidak mengetahui atau bermaksud memamfaatkan lembaga kami, memang ada permohonan salah seorang Anggota Kami yang memohon kepada Sekjen DPP Lsm Pijar Keadilan “Ny.Herrlina Tambunan SH” agar berkoalisi terhadap Tim Sukses salah satu Capres, namun ditolak secara halus dengan jawaban: “Saya kembalikan kepada keputusan Anggota” jawabnya, dimana pada saat akan dikonfirmasi beliau sedang berada ke Luar Kota. (Mang’ara)


Minggu, 18 Mei 2014

KORUPSI DI DINAS PENDIDIKAN DKI JAKARTA MASIH MEMBHANA


Indikasi Korupsi Pada Dinas Pendidiklan Khususnya Sudin Pendidikan Jakarta Selatan Terus Berlanjut Di Setiap Tahun Anggaran.

Jakarta Piked Online.
Merebaknya Issyu dugaan KKN pada Dinas Pendidikan khusnya masalah transfer uang  melalui nomor rekening Pribadi Pejabat yang terjadi dibeberapa unit kerja diwilayah pemerintahan Daerah Privinsi DKI Jakarta, hal tersebut dibenarkan oleh Aktivis Lsm Pijar Keadilan MG Sormin sebagaimana dalam siaran Presnya tertanggal 24 Mei 2014.
            MG juga mengatakan; “Hal tersebut juga terjadi pada Anggaran anggaran lainnya seperti pada Suku Dinas Pendidikan, Pemakaman dan Pertamanan, terlebih pada suku Dinas PU air di wilayah, pendidikan dll.
          Ditambahkannya: “mulai dari pelaksanan perencanaan Anggaran hingga Pelaksanaannya sudah teindikasi adanya KKN disetiap tahunnya”  seperti pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rehab total dan perbaikan di suku Dinas Pendidikan Jakata Selatan yang kasat mata bermasalah disetiap tahun anggaran, demikian juga dengan Anggaran pengadaan barang yang tidak jelas, tumpang tindih antara Sudin dang Anggaran Dinas DKI dan tidak adabnta Transfaransi dari penyelenggara Negara dan tidak adanya kejelasan Pengawasan terkait” ungkapnya saat ditemui Piked di Petukangan Utara Jaksel Jum’at 23/5  

Adapun indikasi korupsi pada anggaran Dinas pendidikan berdasarkan data Lsm Pijar keadilan tersebut antara lain adalah:
1.     Anggaran Pengadaan Alat Drum Band SDN/SMPN Dari Tahun 2012 sampai dengan 2014 mencapai Rp 23 Milyar lebih.
2.     Anggaran Alat Peraga Matematika SDN TA 2012 s/d 2014 mencapai + Rp 87 Milyar.
3.     Anggaran Pengadaan KIT Matematika SMP Kompetensi  Thn 2012 s/d 2014 mencapi + Rp 65 Milyar
4.    Anggaran Pengadaan Lab Bahasa untuk SMP Thn 2012 s/d 2014 mencapi          + Rp 25 Millyar.
5.   Pengadaan Kursi Meja Siswa SD mencapai  + Rp 450 Mlyar
6.   Pengadaan Bangku Tunggu Sekolah p 55 Milyar                                                                      
7.  Pengadaan Lemari Arsip T.U. Sekolah         Rp 78. Milyar
8.  Pengadaan Multimedia Sliding Whiteboard Terintegrasi  Rp 75.5 Milyar               
9.  Pengadaan Sarana Kebersihan Sekolah Rp 15 Milyar
10.  Anggaran Perpustakaan Sudin Dikdas dan Dinas Prov DKI TA 2012 s/d 2014 mencapai  +  Rp 300 milyar
Sudin Jakarta Selatan mencapai Rp 90 029.745.000.000                                                                                                                                                                
TA 2012 Sudin: “Pengadaan Buku Perpustakaan”                                                                                        Rp    5    M
                                Pengadaan Buku Perpustakaan Berbasis Ensiklopedia untuk SD/SMP                                Rp    4,   M
                                Pengadaan Sarana Perpustakaan Terpadu                                                                         Rp    5    M
                                Pendidikan UntukPerpustakaan SD                                                                                      Rp       781,745 Jt
                                 Pengadaan Buku Perpustakaan Tahun 2012                                                                      Rp    5      M
                                 Pengadaan buku referensi muatan lokal pelajaran sejarah dan
 kebudayaan betawi untuk kelas 1-3 SD                                                                                Rp   1,  173 M
                                 Pengadaan panduan buku referensi muatan local pelajaran sejarah dan
                                 kebudayaan betawi untuk Guru SMP                                                                                   Rp 20,  735 M
TA 2013 Sudin: “Kode Anggaran No 111 Pengadaan Buku Perpustakaan”                                         Rp    5    M          
“Pengadaan Meja, Kursi Ruang Perpustakaan”                                                             Rp    5    M
                                 “157 Pengadaan Digital Library untuk SMP                                                                   Rp   3 ,5 M
TA  2014 SUDIN: Koge Rek No 111.Pengadaan  BUKU PERPUSTAKAAN                                                  Rp   4,  84 M
                                                                                               Rp 90 029.745.000.000                                                                                                                                                                
TA  2012 Dinas: Pengadaan Sarana Perpustakaan terpadu                                                                           Rp   5.5  M
TA  2013 Dinas; Pengadaan Sarana Perpustakaan Terpadu”                                                                        Rp   6,8   M            
                                 114 Pengadaan Meja, Kursi Ruang Perpustakaan                                                               Rp   5      M
                                 078 Pengadaan Buku Pustaka Anak Cerdas                                                                        Rp   2,5   M
                                 083 MATEMATIKA MENYENANGKAN - 8 Jilid                                                                   Rp   2,5   M
                                  084 Pengadaan Buku Aku Tahu Aku Bisa                                                                           Rp   3      M
TA 2014 Dinas  D19 Pengadaan Perabotan ruang perpustakaan untuk gedung rehab total                           Rp   4,87 M
                                D18 Pengadaan Buku Perpustakaan Tingkat SD                                                                  Rp   5,86 M
                D20 Pengadaan white board IT SMP untuk kebutuhan gedung rehab total                           Rp   4,77 M
                                D19 Pengadaan Perabotan ruang perpustakaan untuk gedung rehab total                          Rp   4,87 M
                                D18 Pengadaan Buku Perpustakaan Tingkat SD                                                                  Rp   5,86 M
                                D17 Pengadaan Buku Perpustakaan Tingkat SLTP                                                              Rp 12,89 M
                                                                                                                                                              Rp  65.420,000,000,00.

MG menjelaskan bukti dasar dan didukung data data lapangan yang dimiliki akan diserahkan ke Aparat penyidik secepatnya, untuk ditindaklanjuti hokum sebagaiman mestinya. (Piket*)

Senin, 28 April 2014

Akibat Pekerjaan DPU DKI Amburadul; Makan Korban.



Akibat Pekerjaan DPU DKI  Amburadul; Makan Korban. 

Jakarta Piked.

Dinas PU DKI Jakarta Diminta Tertipkan Material Yang Berserakan Di Tengah Jalan Ciledug Raya.

Senin tgl 28 April 2014 pkl 06.30 Wib Pengendara Motor B 6220 SZL warna Merah berboncengan dengan Anaknya yang akan diantarkan ke sekolah terlihat terkapar di sisi Jalan Raya Cileduk Pasanggrahan Jakarta Selatan, tepatnya di lampu merah Unilever.
Menurut keterangan pengendara motor (MG) dirinya terjebak oleh tumpukan material beton Sparator Jalan yang berserakan di tenngah jalan tersebut: ‘tepat pada Perapatan lampu merah Ulnilever dari arah Petukangan Utara, Saya start berusaha melaju namun terjebak oleh material tersebut Saya berusaha menghindar ternyata ban depan motor yang saya kendarai Slip karena jalannya juga penuh dengan kerikil kerikil kecil” ungkap MG pada saat ditemui Piked di salah satu balai pengobatan.
MG juga menjelaskan Proyek tersebut dikerjakan asal jadi, tidak memikirkan resiko keselamatan pengendara, hal tersebut sangat berbahaya apalagi tidak ada tanda tanda apapun di lokasi tumpukan Material tersebut. tambahnya.
Mengingat kejadian tersebut dimintakan kepada Petugas PU maupun Dinas Perhubungan untuk memperbaiki kondisi jalan tersebutagar tidak menimbulkan korban korban lainnya. (Piked*)  




































































Jumat, 11 April 2014

Anggota KPPS TPS Pileg 2014  Kel.Petukangan Utara Pasanggrahan Jaksel Tuding:
Ketua KPPS Tidak Transfaran Dan Unakuntable Soal Hak Honor dan Anggaran TPS   

Jakarta Piked.
Beberapa Anggota KPPS TPS Pileg 2014 Kec.Psanggrahan Jakarta Selatan, keluhkan tidak transfarannya Ketua KPPS dalam hal anggaran yang digulirkan pada pelaksanaan Pileg 2014 yang baru saja berlalu di setiap TPS wilayah tersbut, hal tersebut di utarakan salah seorang Anggota KPPS (sebut saja ED) yang datang menemui Piked.,sambil bersillaturahmi di Kantor Lsm Pijar keadilan Jakarta Selatan, dirinya mengaku mewakili rekan rekan lainya yang siap menjadi pembenar atas informasi yang ada. 11/4    
    ED, mengaku sangat kecewa atas ketidak transfarannya Pimpinan KPPS di wilayahnya, terlebih mereka bingung karena tidak ada sosialisasi dari Pemerintah perihal Rincian dana Anggaran yang sebenarnya digulirkan dalam pesta demokrasi tersebut; “bukan masalah besar kecilnya jasa yang kami terima, bahkan tidak dibayar pun kami rela demi suksesnya Pemilu itu ” ungkapnya.
    Setelah didesak piked, ED pun menjelaskan dan mengaku mendapatkan honor selaku Anggota sebesar Rp 350.000,- itupun dipotong PPN 5 persen dan mendesak agar ED mau menjelaskan secara rinci apa yang diketahuinya dan ternyata hal tersebut lah yang ingin diberitahukannya dengan menjelasakan secara Rinci apa yang diketahuinya dan diterima adalah sebagai berikut:
 Honor Ketua                                                        Rp  400.000,-                      PPN  5 %  = Rp 475.000,-
Anggota                                                                Rp 350.000,- X 7 Orang;  PPN 5 %  = Rp   17.857,-
Biaya Tenda                                                          Rp 500.000,-                       PPN 5 % = Rp   25.000,-
Terima Uang selama Bimbingan di KPPS               Rp   20.000,- x 2 X acara
Pada saat ambil kotak                                           Rp 150.000,-
Pada saat Pengembalian Kotak                             Rp   50.000,-
    Dimana apa mereka terima sangat berbeda dengan apa yang diberitakan dari seberang sana, termasuk adanya Pemotongan Jasa yang cukup minim demngan alas an PPN yang sangat disesalkannya, sehingga dirinya berusaha mencari informasi mengenai rincian anggaran dana DIPA bantuan dari pemerintah pusat yang telah digulirkan.
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun Lsm Pijar Keadilan didapati data Dipa yang digulirkan Pemerintah adalah SBB:
 Untuk;
Ketua PPS                                                                           Rp.500.000
Anggota                                                                               Rp.450.000
ketua KPPS                                                                         Rp.400.000
Anggota                                                                               Rp.350.000
Untuk mengambil kotak suara                                               Rp.150.000
Pengembaliannya                                                                  Rp.150.000
Sedangkan untuk KPPS Ambil                                             Rp.  75.000
Pengembalian                                                                       Rp.  75.000
Tim Linmas di setiap TPS                                                     Rp.250.000
Biaya PPS dan Tenda                                                          
Rp.750.000
    Berdasarkan data keterangan dan Informasi yang didapat: besaran biaya yang digulirkan disetiap TPS di Wilayah Kec.Pasanggrahan sangatlah jauh berbeda dengan apa yang mereka ketahui dan terima: “coba bayangkan seandainya pemotongan PPN tersebut tidak benar.., berapa banyak kalau dikalikan secara Nasional, termasuk banyaknya selisih dana yang diterima per tiap TPS  mengingat data informasi yang temukan..? ungkap ED. yang mangaku merasa kesal, berniat memberikan efek jera agar hal hal seperti ini tidak terulang lagi dikemudian hari.

    Mg.Sormin yang menerima kedatangan Anggota KPPS (Ed) tersebut, mengaku sangat tertarik atas informasi yang diberikan dan berjanji akan mensosialisasikannya dan meneruskan laporan yang ada ke tingkat pusat, bila perlu kita akan laporkan ke Pihak yang berwajib apabila data yang kita miliki lengkap dan akurat agar kita jangan dipermasalahkan hukum, ungkap Mg kepada Piked di Pasanggrahan. Jum;at 11/4/2014 (Piked *)