Google+ Followers

Kamis, 02 Juli 2015

Pembongkaran Bangunan Satgas PMB DPK DKI Kakatua Bintaro Jaksel

Pembongkaran Bangunan Jl.Kakatua “Bongkar Cantik”
Tempat Parkir Tetangga Rusak Parah
                                  




Piked Online Jakarta.
    Bangunan RUKO/Tempat usaha dengan Nomor Plank Izin Mendirikan Bangunan (IMB), PIMB: 112OO1O/BPMN/2014, tertanggal,18 Juli 2014 ber’alamat di Jl. Kakatua Raya Blok K 1 No 4 Rt 002/08 Kel.Bintaro, Kec.Pesangrahan, Jakarta Selatan, dibongkar petugas TIM Satgas Pengendalian dan Monitoring Bangunan (PMB) Penataan Kota DKI Jakarta yang dipimpin oleh Bp.Hery bersama puluhan Aparat TNI/POLRI. Kamis.2/7.
    Salah satu bangunan dari beberapa unit bangunan yang di informasikan milik se’orang pengusaha ber’inisial “HG” yang berada di wilayah kelurahan Bintaro tersebut, yanag selama ini legalitas perizinan bangunan yang dimiliki dipertanyakan, mengingat kondisi fisik bangunan yang mirif dengan tempat usaha/ruko, diduga tidak memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan, sebagaimana Pasal 15: Perda Prov.DKI Jakarta Nomor 7 TAHUN 2010 Tentang Bangunan Gedung dan indikasi pidana pembohongan Publik dalam pemampangan plank IMB pada lokasi bangunan yang seakan-akan benar, ternyata tidak dapat dipertangung jawabkan”
     MG, Aktivis pengamat Bangunan yang mengaku aktif melakukan pemantauan kegiatan Pembangunan di Wilayah Jakarta Selatan menyatakan: “beberapa bulan yang lalu bangunan bangunan tersebut telah dilakukan penyegelan oleh Sudin DPK Jakarta Selatan, namun entah alasan apa Gembok dan Segel bangunan tersebut telah dibuka sehingga pelaksanaan penyelesaian pekerjaaan bangunan tersebut dikerjakan kembali hingga akhirnya dilakukan pembongkaran oleh DPK DKI Jakarta”
      Ditambahkannya; selain bangunan tersebut, sebelumnya TIM Satgas Pengendalian dan Monitoring Bangunan (PMB) Penataan Kota Sudin Jakarta Selatan telah melakukan Pembongkaran terhadap Bangunan fisik tempat usaha “milik yang sama” terletak di Jl.Depsos Raya Kel.Bintaro baru baru ini, ironisnya selesai pembongkaran oleh petugas, para pekerja bangunan tersebut langsung melakukan kegiatan pekerjaan kembali, yang meimbulkan kesan “pelaksanaan pembongkaran tersebut hanyalah sebagai acara seremonial menghamburkan anggaran dalam memenuhi skenario Bongkar cantik”            
     Ketua Tim pelaksana pembongkaran “Heri” yang dimintai keterangannya oleh Piked perihal pembongkaran Bangunan Jl.Kakatua tersebut, tidak mau menjawab pertanyaan yang diajukan: “kita lihat saja nanti, kami hanya bekerja sesuai dengan jam kerja yang ada” jawabnya. Hal tersebut menimbulkan kesan tidak transfaran dan Akuntabel dari Penyelenggara Negara yang tidak memiliki perencanaan yang jelas dalam melaksanakan pekerjaan/pembongkaran yang dilakukan.
    Salah se’orang Tim.Satgas PMB DPK DKI yang berada dilokasi yang tidak mau menyebutkan jati dirinya mengaitkan pelaksanaan pembongkaran Bangunan tersebut dengan kedatangan salah seorang Anggota Dewan ke lokasi pembongkaran yang dinyatakannya selaku keluarga pemilik bangunan, sehingga mereka merasa terhalang menurunkan alat berat (Beco) dalam pelaksanaan pembongkaran yang dilaksanakan, hal tersebut diutarakannya setelah didesak beberapa Wartawan yang hadir dilokasi kejadian yang mempertanyakan pembongkaran Manual yang dilakukan, yang tidak sebagaimana biasanya Tim.PMB DPK Dinas DKI yang selalu menggunakan alat berat dalam melaksanakan aksi bongkarnya.
    Sebagaimana pernyataan Koordinator pembongkaran tersebut diatas, tepatnya pada pukul 14.30 pelaksanaan pembongkaran dihentikan dan tampak para pekerja tenaga bongkar turun dan bersiap siap meninggalkan lokasi, tampa memperdulikan lingkungan dan keselamatan manusia disekitar bangunan dengan pembiaran bongkahan semen cor’an besar yang sudah terkatung katung akan jatuh dari lantai 3 bangunan tersebut yang tidak dituntaskan dan sangat membahayakan                                            (Foto).
     + 20 Orang Wartawan yang hadir mengamati pelaksanaan pembongkaran tersebut ter’kesima atas perilaku para Petugas yang meninggalkan lapangan dimana sebelumnya sempat terjadi kericuhan antara pekerja bongkar dengan seorang penjaga pemilik bangunan sebelah yang meminta pertangung jawaban atas atap tempat parkir milik majikannya yang rusak parah akibat kejatuhan material bangunan yang di Bongkar, untung saja Bapak Waka.Polsek Pesanggrahan ‘Suharto’ cepat datang ketempat kejadian yang sempat memanas, hingga situasi dapat dikendalikan dan tidak terjadi kejadian yang tidak diharafkan.    

                                                                                                                                                    (Piked*)

Senin, 29 Juni 2015

TANAH DIJUAL, DKI, Strategis L, 6300 m2

Tanah Dijual
Siap kosong/tidak sengketa.
Luas : 6300 m2 harga Rp 15 Jt/m2:
SHM/PBB.
Langsung Pemilik.
Lokasi Strategis, pinggir jalan Raya, Prapatan Jl.Pramuka, Jakarta Timur

Hub: 081383999687

Sabtu, 06 Juni 2015

Dibalik Kisru Penyelengaraan PRJ Senayan:



Wagub DKI, 'Saiful Hidajat' tidak mengakui adanya Izin penyelenggaraan dari Gubernur
Sewa lapangan Parkir Timur Senayan mencapai Rp 500 Juta
Panitia gunakan pihak ketiga pungut biaya sewa mencapai Rp 10 Juta per’pedagang UKM.

Jakarta Piked Online.
Sejak dibukanya PRJ Senayan tanggal 30 Mei dan berakhir 5 Juni 2015 telah menuai berbagai masalah, sebanyak 238 peserta dari UKM meminta uang sewa tempat dikembalikan karena sepinya pengunjung dan tidak Profesionalnya panitia penyelenggara acara tersebut :

Tampak kerumunan para pedagang mengelilingi panitia acara PRJ Senayan Grace PR Mangundap dan kuasa hukumnya, Ardy Mbalembout sejak pukul 16.00 di tenda skretariat penyelanggara Pesta Rakyat Jakarta (PRJ) Senayan atas nama PT Pradana Gransindo Convex, yang berlokasi dilapangan Parkir Timur Senayan Jakarta, tampak para pedagang berkerumun menuntut kepastian atas kesefakatan yang telah dibuat antara Pedagang dan Panitia Penyelenggara terhadap pengembalian uang sewa lapak  yang mereka bayarkan yang besarnya dari Rp 2 Juta hingga Rp 10 Jt per’peserta UKM. 
"Kita gak ada niat memenjarakan Panitia penyelenggara, kita cuma mau duit kita balik," kata Azrina Darwis, perwakilan pedagang dilokasi kejadian. Jumat (5/6).

Perdebatan antara Pedagang dan Panitia penyelenggara tersebut berjalan dengan cukup alot akibat kuasa hukum pihak penyelenggara mencoba membatalkan kesefakatan yang telah dibuat sebelumnya  dengan dalil sama-sama rugi dan mengarah kepada proses hukum dipengadilan, namun para pedagang mengancam akan melaporkan Penyelenggara ke Kepolisian.

Dimana hari sebelumnnya Ketua Panitia Grace Mangundap juga telah mengatakan; kalau mereka telah mengeluarkan biaya cukup besar,  untuk sewa tempat saja telah mencapai Rp 500 juta Senin (1/6/2015).
Permasalahan Perizinan Oleh Gubernur DKI :
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidajat mengatakan permasalahan Perizinan tersebut Sudah selesai: ‘itu salah komunikasi saja. Nggak ada masalah," kata Djarot di balai kota,

Dirinya juga mengaku tidak pernah menerbitkan atau memberikan surat perizinan kepada pihak panitia yang mengadakan Pesta Rakyat Jakarta (PRJ) di Senayan, melainkan hanya berupa surat dukungan. Rabu (3/6).

Surat dukungan tersebut diberikan Djarot karena pihak panitia beralasan kegiatan PRJ Senayan 2015 dimaksudkan untuk mengembangkan para pelaku UKM (Usaha Kecil Menengah)."Kami memberi dukungan penuh, bukan surat izin, tapi surat dukungan," jelasnya.

Surat dukungan yang dibuat melalui proses verbal dalam rapat dan pertemuan bersama dengan Asisten Bidang Perekonomian, Asisten Bidang Pemerintahan dan juga oleh panitia HUT DKI.

Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI): menilai Pesta Rakyat Jakarta (PRJ) Senayan 2015 adalah kecelakaan sejarah, "Gubernur yang seharusnya peduli dengan PKL dan UKM bukan malah meneror PRJ Senayan dengan kejam dan menuding tak berizin atau ilegal," tegas Ketua Umum APKLI Ali Mahsun dalam rilis yang diterima Sindonews, Sabtu (6/6/2015).
"Seharusnya Jokowi bisa segera menegur Ahok karena tanpa disadari Jokowi adalah inisiator Pesta Rakyat Jakarta pada masa itu yang digelar di Monas saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta," tegas Ali.

Tim Investigasi Lsm Pijar Keadilan MG.Sormin mengatakan: Tahun ini PRJ serentak berlangsung bersamaan di dua tempat yakni;  pada arena JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, PRJ Parkir Timur Senayan yang baru tahun ini diselenggarakan, sehingga secara umum Masyakat DKI tidak mengetahui adanya PRJ selain PRJ Kemayoran yang secara rutin di selenggarakan setiap tahunnya.  

Sehingga PRJ Parkir timur Senayan, mengundang kekecewaan baik dari para pengunjung maupun dari para pedagang penyewa lokasi beragam persoalan pun timbul kepermukaan; mulai dari persoalan teknis seperti mati listrik, kurangnya promosi oleh penyelenggara yang dijadikan penyebab sepinya pengunjung ke lokasi PRJ tersebut. Ungkap MG.


MG, menambahkan selain permasalahan yang telah naik kepermukaan, dilapangan didapati juga adanya kejanggalan kejanggalan terhadap penentuan tarif sewa tempat yang mencapai Rp 10 Juta per’tenda yang tidak diakui oleh Panitia penyelenggara, selain nilai sewa Rp 2 juta yang diakui, termasuk Izin Penyelenggaraan oleh Gubernur yang dipermasalahkan Gubernur DKI “Ahok” dan tidak diakui Wakil Gubernur DKI  Djarot Saiful Hidajat” hal tersebut perlu dilakukan penyidikan lebih lanjut. ungkap MG (Tim**)    

Selasa, 07 April 2015

- Kadis DKI dan Kasudin Penataan Kota Jaksel diminta lakukan Tindakan

Terkait Bangunan Bermasalah dan Satgas PMB:
-          Kadis dan Kasudin Penataan Kota Jaksel diminta lakukan Tindakan “Jangan Diskriminatif”
-          Camat Pesanggrahan: “Saya tidak dianggap Pimpinan”
-          Mika Darwin: “tulis gede gede, tidak ada Anak buah Saya yang terlibat,”




Jakarta Piked.com
“Beritakan saja besar besar ..! setelah Saya Konfirmasi kepada anak buah Saya baik yang berada di tingkat Kelurahan tak satupun Anak buah Saya terlibat” ungkap Kasat Pol PP Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan ’Mika Darwin’, saat dimintaI keterangannya oleh Piked Online di Kantornya Gedung Kantor Kecamatan Pesanggrahan Jakarta selatan terkait adanya Issyu dan pernyataan keterlibatan Satpol PP dalam Perizinan Bangunan yang melanggar Perizinan di wilayah kerjanya kecamatan Pesanggrahan, senin 5/4

Mika Darwin, menjelaskan memang ada Pemilk bangunan yang dipertanyakan datang menghadap keruang kerja Saya, namun sebatas tamu dan kalau bukan kewewenangan Saya., ya Saya tolak, dan ada juga yang Saya serahkan ke PTSP agar diurus sesuai Prosedur selanjutnya itu urusan PTSP dan Penataan Kota” ungkapnya.

Ditempat terpisah “Camat Pesanggrahan ’Agus Irwanto, M.Si’ saat di konfirmasi terkait tindak lanjut beberapa laporan Masyarakat atas Bangunan bermasalah di wilayahnya dirinya mengaku sudah menyerahkannya kepada Kasie Penataan Kota, “Tapi ya susah mereka” tidak mengakui Saya sebagai Pimpinanya” ungkap pak Camat didamping sekretarisnya saat dijumpai di halaman Kantor Kecamatan tersebut.    

“Maraknya pelanggaran penataan ruang/IMB yang terjadi di Wilayah Jakarta Selatan tidak terlepas dari adanya Kebijakan Baru yang dilakukan Pemda DKI atas Perubahan Dinas Tata Ruang Kota dan Dinas Penataan Penertiban Bangunan (P2B) menjadi satu dalam Dinas Penataan Kota dengan kelengkapan Staf/ Satgas Pengendalian dan Monitoring Bangunan (PMB) yang hingga kini dipertanyakan tugas pokok dan fungsinya hal tersebut dapat dibuktikan dengan menjanurnya pelanggaran tata ruang di wilayah Jakarta Selatan yang diungkap beberapa Media Ibukota Jakarta, termasuk sulitnya Masyarakat selaku sosial kontrol melakukan klarifikasi/konfirmasi atas informasi dan kejelasan temuan/pemberitaan yang ada” ungakap MG. aktivis Lsm Pijar Keadilan kepada Piked.

Akibat dari kelemahan dan ketidak jelasan Pengawasan dan Penertiban terhadap kegiatan bangunan tersebut dibeberapa Wilayah Kecamatan Jakara Selatan, banyak pelaku bangun membangun yang memamfaatkan situasi/kondisi kekosongan P2B tersebut dengan mengkambing hitamkan Aparat Kelurahan dan Kecamatan sebagai penanggung jawab perizinan bangunan miliknya, meskipun jelas jelas tidak memiliki perizianan sebagai mestinya termasuk pelaku penyalahgunaan izin, sebagaimana;
-       Bangunan Kios dan Indomaret Tampa IMB, kini berlanjut menjadi belasan Kios, berjejer tampa IMB terletak di; Jl.H.Muktar Raya Rt 05/01 Kel.Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan tampa adanya tanda-tanda tindakan dari Petugas yang berwenang. hingga kini kondisinya sudah tahap finising.

-       Bangunan beberapa Ruko 4 lantai izin rumah tinggal dibangun di Kawasan Perumahan Bintaro Sektor 2,  Jl Bintaro Utama Blok J 3 no 16, Pesanggrahan hingga kini tidak ada tindakan dari Aparat”

-       Bangunan Izin Rumah Tinggal No IMB: 3939/IMB/2014 dibangun dengan Rencana RUKO dengan Tampa KDB, Jarak bebas Belakang/Kiri Kanan. Terletak di Jl Bintaro Permai No 1 Rt 05/03 Kel Pesanggrahan, Kec.Pesangrahan Jaksel. “yang hingga kini tidak ada tindakan nyata dari Petugas”

MG, meminta kepada Kepala Dinas dan Kasudin Penataan Kota Jakarta Selatan agar tidak Diskriminatif didalam melakukan tindakan terhadap Pelanggaran Tata Ruang mengingat penerapan UU penataan Ruang yang sudah dan mulai diterafkan penegak hukum, Pelanggaran terhadap tata Ruang kapan saja bisa jadi Pidana” ungkap MG


“Bangunan tersebut belum termasuk bangunan yang telah/sudah dilaporkan ke Camat Pesanggrahan dan Kasie Penataan Kota yang terkesan tidak dilakukan tindakan yang berarti, hal terasebut tidak tertutup kemungkinan akan dilaporkan ke Penyidik Kepolisian atau dilakukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri apa bila memungkinkan Ungkap MG kepada Piked”. (**)

Minggu, 22 Maret 2015

Bp.Presiden 'Jokowi' Cq.Sekneg Diminta Usut Kenapa Harga Air Aqua Rp 10.000 per botol kecil di Senayan"

Pedagang Makanan Sewa Lahan Parkir Timur Senayan Uk 3X2 m2 Rp 55 Juta.
Penghasilan Pengelola Mencapai Rp 1.205.000.000/lima hari.
23 maret 2015
Jakarta, Piked Online.
Kejayaan Gedung Jakarta Convention Certer (JCC) Gelora Bung Karno Senayan - Jakarta. Ternyata dibalik kejayaan Gedung tersebut ada peran aktif para pedagang kaki lima yang sanggup menyewa lapak untuk berdagang ukuran 2 X 3 m2, sebesar Rp 55 juta/5 hari. Hal tersebut dibayarkan kepada Panitia penyelenggara Pojok Kuliner yang berlokasi difasilitas Parkir Timur Senayan, yang diguga kesemfatan dalam kesempitan setiap ada acara di lokasi tsb.

Panitia penyelaenggara pojok kuliner: Nurhadi Adnan mengakui besaran dana yang harus dibayar para pedagang Kuliner dilahan parkir yang dikelolanya, sambil memperlihatkan brodur acara dan tarif yang dimintakan, namun salah seorang Pedagang yang meminta lokasi lahan dmana dirinya biasa berjualan, Nurhadi menolak dengan alasan lokasi tersebut sudah diperuntukkan pada Pt.Nestle: “ini sudah milik Pt Nestle selaku Sponsor yang telah membayar duaratus Jutaan” ungkapnya.

Dalam pertemuan yang dilakukan Pedagang dengan Panitia Food Cood tersebut akhirnya tidak ada hasil negosiasi. mengingat situasi jadi memanas tentang legalitas penggunaan lahan Parkir dan tidak adanya musyawarah oleh Panitia kepada para pedagang yang biasa berjualan di lokasi tersebut, yang berakhir dengan ditinggal pergi oleh Nurhadi yang sebelumnya menyatakan: “Ayok kita ke Segneg” sembari menunjukkan kartu nama ber.Logo lambang Garuda” namun dirampas kembali dan lalu dianya pergi.

Penasaran dengan ulah Nurhadi. Aktifis Lsm Pijar Keadilan MG Sormin mencoba mencari tau siapa dibalik Lahan Parkir yang ternyata bernilai  Rp 1.205.000.000/lima hari tersebut. Menurut Pengurus lapangan parkir timur Senayan yang berkantor di Gudung Renang menyatakan: “kewewenangan penggunanan Lapanangan Parkir tersebut sepenuhnya ada pada Penyewa Gedung JCC, jadi kami tidak ikut campur lagi” ungkap Bapak yang namanya masih dirahasiakan.

Akhirnya MG mengikuti arah” menuju ke Panitia acara Inacraft 2015 yang rencananya akan diselenggarakan Tgl 08 s/d 12 April 2015 tersebut:    
Pegurus AIPHI” yang mengaku Panitia dan Penyewa Gedung JCC tersebut, saat ditemui dikantornya bilangan Keb.Baru Jakarta Selatan menyatakan; “sebenarnaya lapangan Parkir tersebut sudah termasuk fasilitas Gedung yang Kami sewa dalam acara Pameran Handicraft yang akan kami selenggarakan” ungkapnya.

“Kami tidak mengenal siapa itu Panitia Food Cord tersebut, kami sudah 16 Tahun dibohongi dalam acara tersebut”  tandas ibu tersebut, namun tidak menjelaskan detail kebohongan dan kerugian yang diderita lalu menyatakan “baru tahun ini kami mengetahui kalau lapangan yang selama ini dimamfaatkan orang lain, artinya ada even organization didalam even yang ada” tegasnya.

Ditanya besaran nilai yang dibebankan kepada para pedagang. Ibu tersebut menyatakan: “Saya ikut Pameran Handicraft Cuma Rp 15.000.000 saja berat. Saya salut sama kalian (Pedagang K5 Red) sanggup bayar Rp 55.000.000 ucapnya, lalu menyatakan: untuk tahun ini biarlah. Dan tahun berikutnya lokasi lahan Parkir tersebut harus kita ambil pengelolaannya dengan biaya sewa yang lebih manusiawi” ucap sang Panitia Hendicraft. (**).

oleh: MG.Sormin. Aktivis Lsm Pijar Keadilan.


Senin, 16 Maret 2015

Dugaan Pelanggaran HAM Oleh Gubernur DKI Jakarta; "Era Jokowi/Ahok"

“Perbuatan Melawan Hukum/Pelanggaran HAM Berat”
Dugaan Rekayasa Bukti Kepemilikan Tanah dan Penyalah Gunaan Kewewenangan/Membongkar Paksa dan merampas Tanah milik Orang Lain, Untuk Kepentingan Pribadi/Kelompok.
Yang dilakukan oleh:
BPN Jakarta Selatan, Tn.Sulidro, Walikota Jakarta Selatan/Satpol.PP
Terhadap Korban;
Sdr. R. Ricard.W Tumangger ber’alamat: Jl.MPR III Raya No 10 Rt 05/11 Kel.Cilandak Barat Kec.Cilandak Jakarta Selatan adalah: Pemilik/Penguasa fisik tanah/ bangunan yang lamanya telah mencapai 47 Tahun, Milik; Alm. Marisi Tumangger, asal beli Tanah Kavling penampungan Warga Wijaya I.Tahun.1966” dengan Izin Penggunaan Tanah ttd. Walikota Jakarta Selatan ‘Muctar Zakaria.BA, Lrh/Bupati No 33/TN/64 tgl 3 Maret 1964, Secara fisik Tanah/Bangunan dikuasai secara turun temurun dengan itikat baik: tidak pernah menjual belikan/dialihkan Haknya kepada siapaun juga dan tidak pernah diganggu gugat:

Kronologis Kejadian:
1.   Pada tanggal 22 Mei 2007 Ricard Tumangger mendapat Panggilan dari Penyidik Polres Jakarta selatan. Srt.panggilan No Pol: S.Pgl/3652/V/2007 Reskrim Res Jaksel atas Laporan Sdr.Sulindro.
2.   Pada Tgl 17 Agustus 2007, Sdr.Sulindro pernah datang menemui Kel.Ricard Tumangger: mengaku sebagai Pembeli Tanah a.quo. Berlanjut adanya kedatangan serombongan Preman (Group Ambon) dengan berusaha menguasai Tanah a.quo namun berhasil dihalau Kel.Ricard Tumangger. 
3.   Pada Tgl 10 Januari  2008. Kel.Ricard melaporkan ke Polres Jakarta Selatan Lp No 174/K/2008/ reskrim/Res. atas usaha perampasan dan premanisme yang dilakukan Tn.Sulindro.
4.   Pada Tgl 21 Agustus 2008 Ricard T, dengan Kuasa didampingi MG.Sormin/Lsm Pijar Keadilan membuat laporan tertulis kepada Kapolda Metro Jaya No 74/Lsm-Pk/Jks/VIII/2008.
5.   Pada Tgl 19 Agustus 2008. Sdr.Ricard menerima Srt Peringatan I  No 1741/ 1.758.1 Ttd. Budiman Simarmata. Sdr,Budiman Simarmata Pada saat itu, selaku PLH Walikota Jakarta selatan yang diketahui sebagai Terpidana Kasus Tipikor.
6.   Pada Tgl 15  September  2008 Sdr.Ricard menerima Srt Peringatan II No 1855/ 1.758.1 Ttd. M. DR Ir MOSiregar M.Si., pada saat itu selaku PLH Walikota Jakarta Selatan. “beredar Issyu terima dana dari Tn.Sulindro sebesar Rp 200 Jt”
7.   Pada Tgl 21-8-2008 Ricard Tumangger didampingi Lsm Pijar Keadilan MG.Sormin mengirimkan surat Somasi ke Walikota Jakarta Selatan No;66/Lsm-Pk/Jks/V/ 08 tembusan Kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan.
8.   Pada tanggal 18 Agust  2008 Ricard Tumangger mengirim Surat ke Ka.Kan BPN Jakarta Selatan No 66/Lsm-Pk/Jks/V/2008.
9.   Pada Tgl, 21 Agust  2008, Ricard Tumangger mengirim telah menirim Surat ke Gubernur DKI Jakarta No 81/Lsm-PK/Jks/VIII/2008. “Proses Intimidasi” yang dilaksanakan Walikota Jakarta Selatan Tahun 2008 tidak ditindak lanjuti menyusul adanya khabar bahwa Tn.Sulindro divonis terpidana pemalsuan data Autentik dengan hukuman;1,6 Tahun oleh PN Jakarta Pusat/Putusan Mahkamah Agung No. 2116/K/Pid/2011 tanggal 30 April 2012 dalam kasus Lp Polda Metro Jaya ( Klip.Koran ). Namun tidak ditahan oleh Kejaksaan”
10.Pada Tgl,8 Peb 2013 Kel Ricard menerima surat pemberitahuan penertiban bidang tanah No 139/-1.75 Ttd.Walikota Jakarta Selatan H.M Anas Efendi SH.MM, Pokok surat; Agar Penghuni mengosongkan tanah dan mengambil uang kerohiman, berdasarkan penilaian Kantor Tata Bangunan dan Gedung Pemkoad Jaksel atas bangunan yang dibangun oleh Sdr,Ricard Tumangger sebesar Rp 110.973.600,- dalam tempo 3X24 Jam sejak surat diterima, namun jatuh Tempo belum habis, pelaksanaan pembongkaran sudah dilaksanakan’ pada selasa Tgl 12 Peb 2013
11.Pada Tgl 12 Pebruari 2013 pukul 10.00 Pelaksanaan pembongkaran paksa bangunan dengan menggunakan Alat berat/rata dengan Tanah, yang dilaksanakan oleh Satpol PP. didukung Aparat lainnya dengan Tampa kejelasan Surat Perintah Eksekusi Pelaksanaan Pembongkaran. Ironisnya pada saat pelaksanaan Pembongkaran, Kel.Ricard Tumangger sedang melaksanakan acara kebaktian kematian Ponakannya disamping lokasi Pembongkaran.
12.Pada Tgl 25 Pebruari 2013.Ricard Tumangger telah melaporkan kejadian Pembongkaran ke Polres Jakarta Selatan dengan No:LP/432/K/II/2013.PMJ/Res Jaksel.
13.Pada Tgl 7 Oktober 2013 Ricard Tumangger telah mengajukan Permohonan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum ke Panitra Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diterima dengan Nomor; 01/Pdt.Prodeo/2013/PN.Jkt.Sel. dan Terdaftar tgl 8 Oktober 2013  Pdt No 577/Pdt.G/2013/PN. Jaksel. Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum.
14.Pada Tanggal 2 Juni  2014 Putusan Sela Oleh Hakim PN Jaksel.
Pada proses persidangan terkesan banyak kejanggalan: hakim menolak bukti bukti Penggugat.
       Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara No 577/Pdt/G/2013/PN-Jkt-Sel.
15.  Pada Tgl 16 Juli 2014 Ricad Tumangger telah melakukan Pendaftaran Banding ke PN Jakarta Selatan.


    Cttn: hingga surat ini dibuat upaya hukum yang dilakukan baik dari Pengadilan Perdata dan Kepolisian tidak ada kejelasan.
     Berdasarkan Eksepsi Kuasa Hukum Walikota Jakarta Selatan;
-     eksekusi dilakukan berdasarkan SK GUBernur DKI Jakarta  No 886 /1983 Tentang Petunjuk Pelaksanaan yang dimohonkan oleh Sdr.Benjamin Sulindro, telah menempuh prosedursesuai ketentuan yang berlaku.
-     Bahwasebelum Penertiban diadakan rapat teknis tertanggal 7 Pebruari 2013 yangdihadiri oleh Forum Komunikasi Kota (Polres Jaksel, Kodim, Kejaksaan Negeri,dan Instansi terkait lainnya)

Bahwa; sebelum/sesudah terjadinya eksekusi, korban Sdr.Ricard Tumangger telah beberapa kali menyurati Gubernur DKI Jakarta, namun tidak di indahkan, hingga layaklah Kami  berpendapat Gubernur DKI Jakarta; telah melakukan Pembiaran terhadap kejahatan kemanusiaan dan Tidak Manusiawi " (MG)  




Kamis, 12 Maret 2015

Camat Kebayoran Lama Diminta Tingkatkan Disiplin Bawahannya

Jakarta Piked Online, 
“Camat Kebayoran Lama “Munjirin, S.Sos” Diminta Tingkatkan Disiplin dan Etika Bawahannya". hal tersebut di Ungkapkan MG.Sormin kepada Piked Online dibilangan Kebayoran lama 11/3.
      MG.mengaku telah lalai meninggalkan kunci kontak motornya, pada saat parkir di halaman parkir Kantor Kecamatan Keb.Lama  dan mendadak mengikuti rekan melalukan peliputan hingga ke Kota Bogor, tampa disadari ternyata kunci motor miliknya telah tertinggal menempel di Jok belakang saat akan menyimpan sesuatu ke Bagasi jok belakang motornya, hal terebut diketahuinya saat akan mengambil motor miliknya.
     Satpol PP membawa pulang Kerumah Kunci kontak motor.
 Maksud hati Tk.Parkir mengamankan Kunci motor yang ketinggalan ke di Parkiran, Juru Parkir menyerahkan ke Piket Ktr Kecamatan Keb.Lama, bukan malah Aman, Pemilik datang mencari cari kunci, ternyata dibawa Petugas Satpol PP.bernama Hendra Pulang ke.Rumahnya yang pada saat itu sedang Off kata salah seorang Oknum Satpol PP yang berada di ruangan Kantor Satpol PP, dimana, Manpol Satpol PP Kecamatan tersebut tidak dapat ditemui di ruang kantornya, sehingga MG selaku pemilik motor terpaksa pulang ke rumah mengambil kunci serap yang ada dirumah dengan menggunakan kendaraanUmum. 10/3. "
     Petugas Piked penjagaan Kantor Kecamatan Pesanggrahan tidak memiliki Buku Catatan serah terima barang termasuk Data nama Petugas Piked sebelumnya, hal ini sangat menyedihkan, ungkap MG.
Pada saat MG menghubungi Peugas Piket mempertanyakan Kunci titipan yang dititipkan juru Parkir; Petugas Piket tidak tidak dapat menjelaskan  termasuk iapa nama Petugas piked sebelumnnya, Petugas Piked yang terdiri dari 3 Orang yang berada di lokasi Piked tersebut tidak satupun mengetahui nama Petugas Piked sebelumnya.
Dimana Manpol Satpol PP Kecamatan Keb.Lama yang berusaha dihubungi MG, juga tidak berada di ruang kantornya, beruntung ada seseorang mengaku Tamu diruangan kantor  tersebut yang berusaha membantu dan mencari tau, yang akhirnya diketahui kalau Kunci Motor milik MG, telah dibawa pulang kerumah oleh Petugas Piked sebelumnya bernama ‘Hendar’ dengan alasan yang tidak jelas dan layak dipertanyakan. Jelas MG kepada Piked Online.
     MG, menambahkan; “Inilah kalau pemimpinnya tidak pernah mengajarkan disiplin kepada Bawahannya, masa ada Piked tidak serah terima dan tidak memiliki Data namaPiked sebelum mereka dan Anehnya Barang titipan milik Orang lain kok dibawa Pulang..?" ucap MG dengan nada kesal. (*_*)